Guru Besar UGM Peringatkan Ancaman Ketimpangan Ekonomi terhadap Demokrasi Indonesia

YOGYAKARTA — Ketimpangan ekonomi dan pengaruh oligarki kembali menjadi sorotan dalam perdebatan mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan bahwa kedaulatan dalam demokrasi seharusnya tetap berada di tangan rakyat, bukan bergeser mengikuti kepentingan kelompok yang menguasai kekayaan dan sumber daya ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Zainal saat berorasi dalam aksi demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer, Yogyakarta, (28/10/2026). Dalam orasinya, ia menyoroti kesenjangan kekayaan yang dinilainya dapat memperbesar pengaruh kelompok oligarki terhadap pengambilan keputusan politik.

Menurut Zainal, prinsip utama demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Prinsip tersebut, katanya, harus tetap menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara, termasuk ketika kepentingan ekonomi kelompok tertentu berhadapan dengan kepentingan masyarakat luas.

Ia menggambarkan besarnya kesenjangan ekonomi melalui perbandingan kekayaan kelompok terkaya dengan puluhan juta penduduk Indonesia. “50 orang terkaya di republik ini kekayaannya sama dengan 50 juta orang Indonesia,” ujarnya, sebagaimana dikutip NU Online dari akun Instagram pribadinya, Kamis (29/10/2026).

Zainal menilai ketimpangan semacam itu berpotensi mempersempit ruang demokrasi ketika konsentrasi kekayaan berjalan beriringan dengan pengaruh politik. Dalam situasi tersebut, hubungan antara pemegang kekuasaan dan kelompok berkepentingan ekonomi menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian publik.

Ia menyerukan masyarakat untuk menyuarakan tuntutan perubahan dan menjaga agar demokrasi tetap berpihak pada kedaulatan rakyat. Menurutnya, persatuan nasional kehilangan makna apabila masyarakat terpecah, sementara kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi justru memperoleh keuntungan dari keadaan tersebut.

Dalam orasinya, Zainal juga mengajak peserta aksi membangun komitmen bersama untuk memperjuangkan perubahan. Seruan revolusi yang disampaikannya menjadi bagian dari kritik terhadap kekuasaan dan ketimpangan yang, menurutnya, perlu dihadapi melalui gerakan masyarakat.

Pernyataan tersebut menempatkan persoalan distribusi kekayaan dan pengaruh ekonomi dalam politik sebagai bagian penting dari perdebatan mengenai kualitas demokrasi Indonesia. Tantangannya bukan hanya menjaga keberlangsungan institusi demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa suara warga tetap memiliki ruang yang setara dalam menentukan arah kebijakan publik. (***)