195 Dapur MBG Beroperasi di Jambi, Satgas Kini Bisa Rekomendasikan Penutupan

JAMBI, BungoPos.com – Pengawasan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi bakal diperketat. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG kini dapat merekomendasikan penangguhan hingga penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah atau tidak memenuhi ketentuan.

Kebijakan ini menjadi salah satu poin penting dalam sosialisasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG yang diikuti secara daring dari Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (28/10).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan perubahan peran Satgas tersebut diharapkan membuat pengawasan pelaksanaan MBG di daerah semakin optimal. Satgas tidak lagi hanya berfokus pada percepatan program, tetapi juga didorong mengambil peran dalam mengevaluasi kelayakan operasional dapur.

“Selama ini peran Satgas membantu proses percepatan dan melakukan pengawasan. Ke depan, peran Satgas ini bisa merekomendasikan terkait dapur SPPG yang akan disuspensi, bahkan sampai ditutup,” ujar Johansyah.

Menurutnya, inspeksi akan dilakukan dengan memeriksa sejumlah aspek, mulai dari perizinan, kelengkapan administrasi, data penerima manfaat, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di setiap dapur SPPG.

Meski demikian, inspeksi di Provinsi Jambi belum dijadwalkan secara pasti. Pemerintah provinsi akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan bupati dan wali kota serta Satgas di tingkat kabupaten/kota untuk menyusun langkah pelaksanaannya.

Di sisi lain, jumlah dapur MBG di Jambi terus menjadi perhatian. Johansyah mengungkapkan, sebanyak 195 dapur SPPG kategori aglomerasi yang didukung pihak swasta telah beroperasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Sementara itu, pembangunan dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) telah mencapai hampir 203 unit. Namun, belum seluruh dapur tersebut beroperasi. Kondisi serupa juga terjadi pada 15 dapur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Johansyah menjelaskan, sejumlah dapur yang telah menjalani aktivasi masih harus memperbaiki atau melengkapi persyaratan sebelum beroperasi. Karena itu, pengawasan dinilai penting untuk memastikan kesiapan dapur, bukan hanya mengejar penambahan jumlah layanan.

“Kalau sudah berjalan, dapur SPPG itu kalau tidak berjalan dengan baik, nanti bisa menjadi rekomendasi Satgas untuk memberikan rekomendasi langsung kepada Kepala BGN,” katanya.

Selain inspeksi, rapat tersebut turut membahas rencana perubahan pola distribusi makanan MBG. Skema yang dibicarakan yakni makanan matang diantarkan langsung ke sekolah, menyerupai layanan katering, sementara siswa tetap mengambil makanan menggunakan wadah ompreng.

Namun, pola distribusi tersebut belum diterapkan di Provinsi Jambi karena masih dalam tahap pengkajian. Johansyah menyebut penerapannya saat ini masih berlangsung di Pulau Jawa, sehingga pelaksanaannya di Jambi masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Dengan penguatan pengawasan tersebut, pelaksanaan MBG di Jambi diharapkan tidak hanya berjalan dari sisi distribusi makanan, tetapi juga didukung kesiapan administrasi dan fasilitas dapur serta pelayanan yang sesuai ketentuan.