Wajah 6,89 Persen Rumah Tangga Miskin di Jambi : Sekolah Lebih Pendek, Pilihan Hidup Sempit

JAMBI, bungopos.com — Kemiskinan sering kali dipadatkan menjadi sebuah persentase. Pemerintah mengumumkan angkanya, grafik ditampilkan, lalu angka itu bergerak naik atau turun. Tetapi kemiskinan tidak pernah tinggal di dalam tabel statistik. Ia tinggal di rumah-rumah yang penghuninya lebih banyak, di kepala keluarga yang sekolahnya terhenti terlalu cepat, di pekerjaan yang penghasilannya tak menentu, dan di meja makan yang harus membagi pendapatan untuk lebih banyak mulut.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tentang karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin memperlihatkan wajah itu dengan cukup telanjang. Data yang bersumber dari Susenas Maret 2025 tersebut seperti membuka pintu dua rumah yang berdiri di provinsi yang sama. Di rumah pertama, rata-rata ada hampir lima orang. Di rumah kedua, kurang dari empat orang. Perbedaannya hanya sekitar satu orang. Namun di dalam ekonomi keluarga, satu orang tambahan bisa berarti biaya makan, seragam sekolah, ongkos berobat, listrik, tempat tidur dan kebutuhan lain yang harus dibayar dari pendapatan yang sama.

Rata-rata rumah tangga miskin di Jambi dihuni 4,95 orang. Rumah tangga tidak miskin rata-rata berisi 3,82 orang.

Angka itu tampak kecil jika hanya dibaca sebagai bilangan. Tetapi ketika pendapatan tidak bertambah sementara jumlah anggota keluarga bertambah, ruang gerak ekonomi ikut menyempit. Uang yang semestinya bisa digunakan untuk memperbaiki rumah, menabung, membeli alat produksi atau membiayai pendidikan anak harus lebih dahulu dibagi untuk memenuhi kebutuhan paling dasar.

Kemiskinan, dengan demikian, tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan. Ia juga berkaitan dengan berapa banyak orang yang harus ditopang oleh pendapatan tersebut.

Lalu ada pendidikan. Di sinilah perbedaannya semakin keras.

Kepala rumah tangga miskin di Jambi rata-rata bersekolah 6,79 tahun. Kepala rumah tangga tidak miskin mencapai 8,74 tahun. Selisihnya hampir dua tahun.

Sekilas dua tahun tampak tidak dramatis. Tetapi pendidikan tidak berhenti pada hitungan tahun. Ia menentukan seberapa luas seseorang dapat membaca peluang, memasuki pasar kerja, menguasai teknologi, mengelola usaha, bernegosiasi dengan pembeli, atau berpindah pekerjaan ketika satu sumber pendapatan ambruk.

Lebih tajam lagi jika melihat jenjang pendidikan.

Sebanyak 28,15 persen kepala rumah tangga miskin tidak tamat SD. Pada kelompok rumah tangga tidak miskin, angkanya 14,26 persen. Hampir dua kali lipat.

Sebaliknya, kepala rumah tangga miskin yang berhasil mencapai perguruan tinggi hanya 1,24 persen. Pada rumah tangga tidak miskin, proporsinya mencapai 9,01 persen.

Di titik ini, statistik mulai bercerita tentang sesuatu yang lebih besar daripada kemiskinan hari ini. Ia berbicara tentang kemungkinan kemiskinan diwariskan.

Seseorang yang tumbuh dalam keluarga miskin dengan pendidikan kepala rumah tangga rendah mungkin menghadapi pilihan pekerjaan yang lebih sempit. Penghasilan yang terbatas kemudian membuat investasi pendidikan anak menjadi sulit. Anak tumbuh dalam keterbatasan yang serupa, lalu memasuki pasar kerja dengan modal pendidikan yang juga terbatas. Siklus itu dapat berulang.

Kemiskinan akhirnya bukan hanya keadaan ekonomi. Ia dapat berubah menjadi lingkaran yang sulit diputus.

Namun Jambi bukan wilayah yang kehilangan aktivitas ekonomi. Justru sektor pertanian menjadi salah satu petunjuk penting untuk memahami paradoks tersebut.

Sebanyak 52,05 persen rumah tangga miskin menggantungkan sumber penghasilan utama pada pertanian. Pada rumah tangga tidak miskin, proporsinya 50,68 persen.

Selisihnya hanya sekitar 1,37 poin persentase.

Ini menarik. Sebab data tersebut menunjukkan bahwa menjadi bagian dari sektor pertanian tidak otomatis membuat sebuah keluarga miskin, tetapi juga tidak otomatis membuatnya sejahtera. Dua keluarga dapat sama-sama menjadi petani, tetapi memiliki tingkat kesejahteraan yang berbeda jauh.

Yang menentukan bukan hanya pekerjaan, melainkan produktivitas pekerjaan itu.

Berapa luas lahan yang dimiliki? Berapa besar hasil panen? Siapa yang menentukan harga? Seberapa jauh keluarga tersebut bergantung pada tengkulak? Apakah memiliki akses modal? Apakah mampu mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah? Apakah memiliki cadangan ketika harga komoditas jatuh atau panen gagal?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak seluruhnya terlihat dalam satu tabel BPS. Tetapi justru di sanalah persoalan kemiskinan menjadi lebih rumit.

Pertanian dapat menjadi mesin kesejahteraan. Namun tanpa produktivitas, akses pasar, teknologi dan perlindungan terhadap gejolak harga, sektor yang sama juga dapat menjadi sumber pendapatan yang rentan.

Ada angka lain yang tak kalah penting: 13,64 persen kepala rumah tangga miskin berada dalam kategori tidak bekerja. Pada rumah tangga tidak miskin, proporsinya 8,67 persen.

Jarak hampir lima poin persentase itu memperlihatkan betapa pekerjaan menjadi pembatas yang menentukan.

Ketika kepala rumah tangga tidak memiliki pekerjaan, pendapatan keluarga dapat kehilangan fondasi. Bantuan sosial mungkin mampu menahan keluarga agar tidak jatuh lebih dalam, tetapi bantuan tidak selalu menciptakan sumber pendapatan baru. Begitu bantuan berhenti atau kebutuhan meningkat, keluarga kembali menghadapi persoalan lama.

Karena itu, angka kemiskinan yang turun tidak otomatis berarti persoalan kemiskinan selesai.

BPS mencatat persentase penduduk miskin Jambi pada September 2025 sebesar 6,89 persen. Angka itu turun 0,30 poin persentase dibandingkan Maret 2025 dan turun 0,37 poin dibandingkan September 2024.

Secara statistik, itu kabar baik.

Tetapi ada pertanyaan yang lebih sulit: berapa banyak keluarga yang benar-benar telah keluar dari kerentanan, bukan sekadar melewati garis kemiskinan?

Sebab keluarga yang baru saja keluar dari kemiskinan belum tentu aman. Satu anggota keluarga sakit dan biaya pengobatan melonjak. Harga kebutuhan pokok naik. Anak memasuki sekolah menengah. Pekerjaan hilang. Harga komoditas pertanian jatuh. Dalam kondisi seperti itu, keluarga yang pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan dapat kembali terperosok.

Kemiskinan karena itu seharusnya tidak hanya dilihat dari mereka yang sudah berada di bawah garis. Ada kelompok yang hidup sangat dekat dengan garis tersebut dan setiap hari berhadapan dengan risiko untuk jatuh kembali.

Data karakteristik rumah tangga BPS memberikan petunjuk bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada pembagian bantuan.

Jika akar masalahnya berkaitan dengan pendidikan, maka investasi pendidikan harus menjadi bagian dari strategi kemiskinan. Jika persoalannya berkaitan dengan pekerjaan, maka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan harus berjalan bersama bantuan sosial. Jika sebagian besar rumah tangga miskin bergantung pada pertanian, maka persoalannya tidak selesai dengan bantuan bibit atau pupuk. Petani membutuhkan produktivitas, akses pasar, pembiayaan, teknologi, pengolahan dan kepastian pendapatan.

Dan jika ukuran rumah tangga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan tekanan ekonomi, maka perlindungan sosial harus memperhitungkan kebutuhan keluarga, bukan sekadar menghitung jumlah penerima.

Ada pula fakta lain yang patut diperhatikan. Rata-rata usia kepala rumah tangga miskin mencapai 50,59 tahun, sedikit lebih tinggi daripada rumah tangga tidak miskin yang berada pada 49,80 tahun. Persentase kepala rumah tangga perempuan pada kelompok miskin juga mencapai 10,71 persen, dibandingkan 9,01 persen pada kelompok tidak miskin.

Angka-angka tersebut tidak boleh ditafsirkan secara serampangan sebagai sebab tunggal kemiskinan. Tetapi ia menunjukkan bahwa struktur rumah tangga ikut berhubungan dengan kemampuan keluarga menghadapi tekanan ekonomi.

Pada akhirnya, statistik BPS seperti menyajikan dua gambaran yang berbeda.

Di satu sisi: rumah tangga miskin dengan rata-rata 4,95 anggota keluarga, kepala rumah tangga berpendidikan rata-rata 6,79 tahun, 28,15 persen bahkan tidak tamat SD, hanya 1,24 persen mencapai perguruan tinggi, 52,05 persen menggantungkan penghasilan utama pada pertanian dan 13,64 persen berada dalam kategori tidak bekerja.

Di sisi lain: rumah tangga tidak miskin dengan rata-rata 3,82 anggota keluarga, pendidikan kepala rumah tangga 8,74 tahun, hanya 14,26 persen yang tidak tamat SD, sementara 9,01 persen mencapai perguruan tinggi.

Ini bukan garis pemisah antara keluarga yang bekerja keras dan keluarga yang malas. Bukan pula bukti bahwa keluarga besar pasti miskin atau pendidikan tinggi otomatis membuat seseorang kaya.

Yang terlihat adalah sesuatu yang lebih subtil: kemiskinan muncul dari tumpukan kerentanan.

Pendidikan yang pendek bertemu dengan pekerjaan berproduktivitas rendah. Pekerjaan berpenghasilan rendah bertemu dengan keluarga yang lebih besar. Pendapatan yang terbatas bertemu dengan biaya hidup yang terus bergerak. Ketika salah satu anggota keluarga kehilangan pekerjaan atau membutuhkan biaya kesehatan, seluruh rumah tangga ikut terguncang.

Di situlah kemiskinan menjadi persoalan struktural.

Maka angka 6,89 persen seharusnya tidak menjadi titik akhir perdebatan. Ia justru pintu masuk untuk bertanya lebih jauh: bagaimana keluarga-keluarga itu hidup, pekerjaan apa yang mereka lakukan, berapa banyak anak yang harus mereka biayai, seberapa jauh pendidikan mereka, dan seberapa kuat mereka bertahan ketika ekonomi berubah.

Sebab di balik setiap persentase ada rumah.

Di dalam rumah itu ada manusia.

Dan di antara angka 4,95 anggota keluarga, 6,79 tahun sekolah, 52,05 persen yang bertumpu pada pertanian, serta 13,64 persen yang tidak bekerja, terdapat cerita tentang keluarga yang bukan kekurangan keinginan untuk hidup lebih baik, melainkan kekurangan pilihan untuk mewujudkannya.

Kemiskinan Jambi akhirnya bukan hanya cerita tentang rendahnya pendapatan. Ia adalah cerita tentang sempitnya pilihan—dan tentang seberapa serius pemerintah memperlebar pilihan itu. (***)