MENJAGA MARWAH PENDIDIKAN : KOMITMEN PEMERINTAH KOTA JAMBI DALAM SELEKSI KEPALA SEKOLAH YANG BERINTEGRITAS

“Pepatah Lama Yang Sering Diucapkan Para Guru: “Pendidikan Adalah Cahaya Yang Menuntun Bangsa Keluar Dari Kegelapan.” Karenanya, Komitmen Moral Yang Sedang Dibangun Oleh Pemerintah Kota Jambi Patut Diapresiasi Sebagai Fondasi Kokoh Menuju Tata Kelola Pendidikan Yang Bersih, Bermartabat, Dan Berpihak Pada Kemajuan Generasi Muda”.

Oleh: Dr. Fahmi Rasid

LAM PROVINSI JAMBI

PENDIDIKAN ADALAH WAJAH PERADABAN. Di sanalah moral, karakter, dan akal budi suatu bangsa ditempa. Karena itu, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan sebuah amanah luhur yang menentukan arah masa depan generasi muda. Di sinilah pentingnya proses seleksi kepala sekolah yang jujur, transparan, dan berintegritas sebagaimana tengah diupayakan oleh Pemerintah Kota Jambi di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maulana. Proses seleksi kepala sekolah negeri di Kota Jambi yang kini memasuki babak akhir mendapat sorotan luas, bukan karena polemiknya, melainkan karena tekad kuat pemerintah kota untuk menjaga marwah pendidikan dari praktik-praktik yang dapat mencederai nilai kejujuran. Di tengah isu dugaan “tawar-menawar jabatan” yang sempat mencuat, langkah-langkah tegas dan terbuka yang diambil oleh Wali Kota Dr. dr. H. Maulana bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan, Dr. Jaelani, menjadi bukti nyata bahwa integritas masih dijaga sebagai pilar utama dalam tata kelola pendidikan daerah.

Ketegasan Pemimpin di Tengah Riuh Isu

Wali Kota Maulana, dalam keterangannya kepada media, menegaskan bahwa seluruh proses seleksi kepala sekolah dilakukan secara objektif dan sedang dikonsultasikan dengan kementerian terkait. “Saya tegaskan kepada bapak/ibu yang mengikuti seleksi, jangan percaya pada pihak-pihak yang meminta uang. Semua melalui proses. Kalau ada oknum yang bermain, apalagi bayar-bayar, tidak akan saya lantik,” ujarnya tegas. Sikap tersebut menunjukkan keberanian moral seorang pemimpin publik dalam melawan arus pragmatisme yang kerap membayangi proses birokrasi. Dalam perspektif ethical leadership yang dikemukakan oleh Brown, Treviño, dan Harrison (2005), “seorang pemimpin yang beretika bukan hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberi teladan moral yang menginspirasi lingkungannya untuk bertindak benar”. Apa yang ditunjukkan oleh Wali Kota Maulana adalah bentuk nyata dari kepemimpinan etis itu sebuah pesan moral bahwa jabatan adalah amanah, bukan komoditas.

Langkah Sistematis dan Profesional

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Jaelani, menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari Computer Assisted Test (CAT) yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga wawancara berbasis kompetensi. Dari 291 peserta awal, sebanyak 284 orang dinyatakan lolos ke tahap akhir untuk mengisi 192 posisi kepala sekolah di jenjang TK, SD, dan SMP negeri.

Metode seleksi ini merupakan cerminan penerapan prinsip merit system sebuah sistem yang menempatkan kinerja, kemampuan, dan integritas sebagai dasar utama dalam promosi jabatan. Teori ini sejalan dengan pemikiran Michael Armstrong (2014), yang menekankan bahwa “sistem merit adalah kunci untuk menciptakan organisasi publik yang efisien, berkeadilan, dan bebas dari intervensi non-profesional”.

Lebih dari sekadar proses administratif, seleksi ini adalah ujian bagi komitmen moral seluruh pihak dalam menegakkan nilai-nilai pelayanan publik. Dengan menggunakan sistem terintegrasi dan pengawasan langsung dari Inspektorat Kota Jambi, Pemerintah Kota memastikan seluruh tahapan berjalan dalam koridor hukum dan akuntabilitas. “Tidak ada ruang untuk bermain-main dalam seleksi ini,” tegas Jaelani. “Kami bekerja sesuai aturan, dan siap membuka hasilnya secara transparan.”

Transparansi sebagai Fondasi Kepercayaan

Keputusan untuk melibatkan Inspektorat dalam setiap tahapan seleksi merupakan langkah strategis untuk menegakkan prinsip akuntabilitas publik. Pemerintah menunjukkan bahwa kejujuran dan keterbukaan bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata dalam tata kelola. Hasil seleksi nantinya akan diumumkan terbuka, lengkap dengan alasan mengapa seseorang terpilih atau belum.

Langkah ini mencerminkan prinsip good governance, sebagaimana dijelaskan Osborne dan Gaebler (1992) dalam Reinventing Government, bahwa pemerintahan modern harus adaptif, transparan, dan responsif terhadap masyarakat. Di sinilah kepercayaan publik dibangun bukan dari retorika, melainkan dari proses yang bisa ditelusuri secara jernih.

Kolaborasi dan Fungsi Pengawasan DPRD

Dukungan juga datang dari Komisi IV DPRD Kota Jambi, yang menegaskan agar pemerintah bersungguh-sungguh dalam memilih calon kepala sekolah yang benar-benar layak. Wakil Ketua Komisi IV, Fahrul Ilmi, bahkan menekankan pentingnya rekam jejak dan prestasi calon kepala sekolah sebagai tolok ukur utama. Kandidat yang pernah bermasalah, kata dia, harus diberi catatan khusus dan tidak sepatutnya mendapat jabatan strategis.

Sikap DPRD ini memperkuat semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kualitas pendidikan. Dalam pandangan Denhardt & Denhardt (2003) melalui konsep New Public Service, birokrasi publik yang sehat adalah birokrasi yang melibatkan banyak pihak dalam semangat kebersamaan bukan saling mencurigai, melainkan saling memperkuat demi kepentingan masyarakat.

Pendidikan sebagai Investasi Moral

Keberanian Pemerintah Kota Jambi menegakkan integritas dalam seleksi kepala sekolah sejatinya adalah investasi moral jangka panjang. Sebab, kepala sekolah bukan hanya pengelola lembaga, tetapi juga figur sentral yang membentuk kultur belajar dan disiplin di sekolah. Di tangan mereka, anak-anak Jambi belajar bukan hanya membaca dan berhitung, tetapi juga tentang nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab.

Sebagaimana diungkapkan oleh John P. Kotter (1990), kepemimpinan sejati bukan hanya tentang mengatur sistem, tetapi menyalakan api semangat dan arah moral bagi organisasi. Ketika pemimpin daerah berani menegakkan nilai integritas di level kebijakan, maka efeknya akan terasa hingga ke ruang-ruang kelas tempat guru dan siswa berinteraksi setiap hari.

Menatap Pendidikan Kota Jambi yang Bermartabat

Pelantikan kepala sekolah yang dijadwalkan berlangsung serentak pada akhir November 2025 nanti diharapkan menjadi momentum baru bagi dunia pendidikan Kota Jambi. Dengan sistem seleksi yang berbasis merit, terbuka, dan diawasi dengan ketat, publik dapat yakin bahwa mereka yang terpilih adalah figur terbaik guru yang telah membuktikan dedikasi, prestasi, dan integritasnya.

Wali Kota Maulana telah memberi pesan yang jelas : bahwa Kota Jambi tidak akan menoleransi praktik jual-beli jabatan dalam bentuk apa pun. Langkah ini bukan hanya tentang membersihkan birokrasi pendidikan, tetapi juga mengembalikan nilai-nilai kejujuran ke dalam tubuh sistem pemerintahan daerah. Sebagaimana pepatah lama yang sering diucapkan para guru: “Pendidikan adalah cahaya yang menuntun bangsa keluar dari kegelapan.” Namun cahaya itu tidak akan terang jika lentera moral para pemimpinnya redup. Karenanya, komitmen moral yang sedang dibangun oleh Pemerintah Kota Jambi patut diapresiasi sebagai fondasi kokoh menuju tata kelola pendidikan yang bersih, bermartabat, dan berpihak pada kemajuan generasi muda.

Langkah tegas dan terbuka yang dilakukan oleh Wali Kota Dr. Maulana dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Jambi adalah cerminan kepemimpinan yang berorientasi pada nilai dan integritas. Di tengah riuhnya isu dan godaan pragmatisme, mereka memilih jalan lurus: menjaga moral publik dan menegakkan aturan.

Kini, tugas seluruh pemangku kepentingan guru, pengawas, dan masyarakat adalah ikut menjaga semangat ini agar tidak luntur. Sebab, sebagaimana pendidikan menuntun manusia menuju kemuliaan, demikian pula kejujuran menuntun pemerintahan menuju keberkahan.

Jika arah ini terus dijaga, maka Jambi bukan hanya tumbuh sebagai kota yang modern, tetapi juga sebagai kota yang bermartabat dan berkarakter. Sebuah kota yang menjadikan integritas sebagai identitas, dan menjadikan pendidikan sebagai jantung peradabannya.