Gangguan Penglihatan Ancam Kualitas Hidup, Begini Cara Pencegahannya

JAKARTA, bungopos.com – Gangguan penglihatan bukan sekadar persoalan kesehatan mata. Di balik kemampuan melihat yang menurun, terdapat ancaman terhadap produktivitas, kemandirian, hingga kualitas hidup jutaan manusia. Di Indonesia, sekitar seperlima kasus penyakit yang menyebabkan disabilitas berkaitan dengan gangguan penglihatan.

Peringatan World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia 2026 menjadi momentum bagi pemerintah dan kalangan medis untuk memperkuat upaya pencegahan kebutaan sekaligus memperluas akses layanan kesehatan mata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa penanganan gangguan penglihatan harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas kesehatan penduduk. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan World Sight Day 2026 yang diselenggarakan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami) di Jakarta.

Menurut Dante, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari panjangnya usia seseorang, tetapi juga dari berapa lama mereka mampu menjalani kehidupan secara sehat, produktif, dan mandiri. Karena itu, penanganan gangguan penglihatan menjadi bagian penting dalam meningkatkan Health-Adjusted Life Expectancy (HALE), yakni indikator harapan hidup yang memperhitungkan kondisi kesehatan dan disabilitas.

"Gangguan penglihatan, termasuk katarak, memang tidak memicu kematian secara langsung, tetapi sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Pemerintah bersama Perdami berkomitmen mengurai antrean operasi katarak dan mengakselerasi pemerataan dokter spesialis mata hingga wilayah terpencil," ujar Dante.

Tantangan tersebut semakin mendesak seiring meningkatnya populasi lanjut usia. Perubahan struktur demografi dan pola hidup masyarakat turut meningkatkan risiko berbagai penyakit mata yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk bekerja, beraktivitas, bahkan menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri.

Untuk merespons persoalan itu, Kementerian Kesehatan mendorong percepatan pelaksanaan Peta Jalan Kesehatan Penglihatan Nasional melalui sejumlah target strategis. Pemerintah menargetkan sedikitnya satu juta orang yang berisiko mengalami gangguan penglihatan menjalani pemeriksaan dini di fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Selain memperkuat deteksi dini, pemerintah menargetkan cakupan operasi katarak mencapai 80 persen dari penderita katarak tingkat sedang hingga berat. Dari jumlah tersebut, sedikitnya 80 persen pasien pascaoperasi diharapkan memperoleh hasil pemulihan ketajaman penglihatan yang baik.

Pemerintah juga mendorong peningkatan Cataract Surgical Rate (CSR), yakni jumlah tindakan operasi katarak per satu juta penduduk dalam setahun, dengan sasaran minimal 3.000 tindakan secara nasional.

Strategi lainnya adalah memperluas kemampuan deteksi penyakit mata di layanan kesehatan tingkat pertama. Salah satu langkah yang didorong ialah pemanfaatan funduskopi atau oftalmoskopi, metode pemeriksaan bagian dalam mata untuk mengidentifikasi kelainan retina dan pembuluh darah sejak dini.

Dante menilai pemeriksaan tersebut tidak semestinya hanya menjadi kewenangan dokter spesialis mata. Dokter umum maupun dokter dari bidang lain yang relevan juga perlu memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan awal agar penyakit mata dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kerusakan permanen.

"Kalau semua dokter umum melakukan pemeriksaan funduskopi, kelainan mata akan makin banyak terlihat. Begitu pula jika semua dokter endokrin seperti saya melakukan funduskopi, retinopati diabetik akan makin banyak terdeteksi secara dini," tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Pengurus Pusat Perdami, Prof. Budu, mengingatkan bahwa tantangan kesehatan mata di Indonesia semakin kompleks. Katarak memang masih menjadi salah satu penyebab utama kebutaan, tetapi ancaman kini meluas ke berbagai penyakit lain, seperti gangguan refraksi, retinopati diabetik, age-related macular degeneration (AMD) atau degenerasi makula akibat penuaan, serta glaukoma yang merusak saraf penglihatan.

Menurut Budu, perubahan pola hidup, meningkatnya penyakit tidak menular, dan proses penuaan penduduk telah mengubah peta persoalan kesehatan mata di Indonesia. Kondisi ini membutuhkan strategi penanganan yang lebih luas daripada sekadar memperbanyak operasi katarak.

"Katarak menjadi penyebab kebutaan tertinggi di dunia. Indonesia juga menghadapi beban kebutaan yang sangat serius. Ini betul-betul harus kita antisipasi dengan baik," tandasnya.

Ia menyambut positif penguatan kemitraan antara Perdami dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi pemerintah, organisasi profesi, fasilitas kesehatan, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mempercepat penanggulangan kebutaan sekaligus memperluas pemerataan layanan kesehatan mata.

"Kami mengapresiasi Kemenkes yang menempatkan Perdami sebagai mitra strategis. Seiring meningkatnya tantangan kesehatan mata akibat pergeseran gaya hidup dan penuaan populasi, kami mengajak seluruh cabang Perdami di Indonesia mempercepat pemberantasan kebutaan katarak," pungkas Budu. (***)