PBNU Resmi Dilantik untuk Periode 2026–2031, Amanah Besar Menanti Kepemimpinan Gus Kikin

JAKARTA, bungopos.com — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031 resmi dilantik dalam prosesi yang dipimpin Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (24/10/2026). Pelantikan ini menandai dimulainya amanah kepemimpinan baru organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut untuk lima tahun ke depan.

Di tengah dinamika kehidupan beragama, perubahan sosial, dan tantangan kebangsaan, kepengurusan baru PBNU memikul tanggung jawab besar: menjaga tradisi keilmuan Islam, memperkuat persatuan bangsa, serta memastikan organisasi tetap hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

Prosesi pelantikan berlangsung dalam suasana religius dan nasionalis. Acara diawali dengan pembacaan tawasul, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Wathan. KH Fadlan Zainuddin kemudian membacakan ayat suci Al-Qur’an dari Surah Al-Maidah ayat 1–2. Rangkaian acara ditutup dengan pembacaan Shalawat Badar yang diikuti seluruh hadirin.

Sebelum prosesi baiat, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin membacakan Surat Keputusan Nomor 2/PB.01/A.II.01.01/99/09/2026 tentang pengesahan komposisi dan personalia PBNU masa khidmah 2026–2031.

Keputusan tersebut didasarkan pada hasil Sidang Pleno Keempat dan Kelima Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang berlangsung pada 30–31 Agustus 2026.

Setelah pembacaan keputusan, Rais Aam KH Miftachul Akhyar memimpin prosesi baiat bagi seluruh pengurus. Di atas panggung, Rais Aam didampingi Gus Kikin dan tujuh Wakil Ketua Umum PBNU, sementara jajaran pengurus lainnya berdiri di hadapan pimpinan untuk mengikuti ikrar bersama.

Sebelum baiat dimulai, KH Miftachul Akhyar menegaskan bahwa prosesi tersebut bukan sekadar formalitas organisasi. Baiat merupakan ikrar spiritual yang mengandung komitmen moral untuk menjalankan amanah dan memperbarui kesetiaan terhadap tanggung jawab yang telah diterima.

“Yang harus kita cermati, baiat adalah inisiasi spiritual, janji setia. Baiat merupakan pembaruan, penguatan terhadap janji setia tersebut,” ujarnya.

Prosesi kemudian diawali dengan pembacaan dua kalimat syahadat, dilanjutkan ikrar yang diucapkan bersama oleh seluruh pengurus PBNU.

Dalam ikrar tersebut, para pengurus menyatakan kesiapan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, menegakkan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, serta menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama beserta peraturan organisasi.

Ikrar itu menegaskan bahwa kepemimpinan PBNU tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keagamaan, kebangsaan, dan pelayanan kepada umat.

Dalam susunan kepengurusan periode 2026–2031, KH Miftachul Akhyar menjabat Rais Aam, sedangkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin memimpin sebagai Ketua Umum. Posisi Wakil Rais Aam diisi KH Nurul Huda Jazuli, sementara Sekretaris Jenderal dijabat H Gudfan Arif dan Bendahara Umum dijabat Prof. Dr. Ainun Na’im.

Struktur organisasi juga mencakup jajaran Mustasyar, Syuriyah, Tanfidziyah, serta perangkat kepengurusan lainnya yang melibatkan ulama, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur profesional.

Komposisi tersebut menempatkan PBNU pada persimpangan penting antara kesinambungan tradisi dan kebutuhan pembaruan. Sebagai organisasi yang memiliki jaringan pesantren, lembaga pendidikan, serta basis sosial yang luas, NU memiliki peran strategis dalam pengembangan pendidikan Islam, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan moderasi beragama, dan pemeliharaan kerukunan nasional.

Tantangan kepemimpinan lima tahun mendatang tidak ringan. Perubahan teknologi, dinamika ekonomi, pergeseran sosial, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan serta keagamaan menuntut organisasi untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan tanpa kehilangan akar tradisinya.

Bagi PBNU, menjaga warisan ulama tidak cukup dilakukan melalui pelestarian tradisi keilmuan. Warisan tersebut juga perlu diterjemahkan menjadi kontribusi nyata dalam menjawab persoalan pendidikan, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan kehidupan kebangsaan.

Karena itu, pelantikan pengurus baru menjadi titik awal bagi pelaksanaan tanggung jawab yang lebih luas. Keberhasilan kepemimpinan tidak hanya akan terlihat dari soliditas struktur organisasi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan manfaat yang dirasakan warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum.

Dengan kepengurusan baru yang telah resmi dilantik, PBNU memasuki babak pengabdian berikutnya. Amanah yang diikrarkan di hadapan Rais Aam kini menuntut pembuktian melalui kerja nyata, persatuan internal, penguatan pendidikan pesantren, dan pelayanan yang berkelanjutan kepada umat dan bangsa. (***)