JAMBI, BungoPos.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Akurasi data penerima bantuan sosial menjadi perhatian utama agar program pemerintah tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Jambi di Aula Bapperida, Selasa (20/10/2026).
Diza menegaskan pentingnya sinkronisasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui platform Perlinsos, terutama untuk masyarakat kelompok desil 1 hingga 4.
“Sinkronisasi data bersama BPS dan integrasi Perlinsos menjadi hal yang wajib agar penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan tidak salah sasaran,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, bantuan sosial pangan tahap keempat periode Oktober hingga Desember 2026 dialokasikan bagi sekitar 49.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penerima diwajibkan terdata dalam DTKS dan sistem Perlinsos.
Pemkot Jambi akan melibatkan camat, lurah, dan ketua RT untuk mengawal distribusi bantuan sekaligus memastikan validitas data masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, mengungkapkan jumlah penduduk kategori kemiskinan ekstrem turun dari 157 jiwa pada 2024 menjadi 45 jiwa pada 2026. Program Sekolah Rakyat juga telah menjangkau 370 anak dari keluarga desil 1 dan 2.
Adapun penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) di Kota Jambi mencapai 183.000 jiwa, sedangkan program Jambi Bugar menjangkau sekitar 42.000 penerima.
Dalam rakor tersebut, Pemkot Jambi turut memprioritaskan pelatihan kerja, pencegahan anak putus sekolah, perluasan perlindungan jaminan sosial pekerja rentan, serta peningkatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi 701 unit pada 2026.
Melalui sinergi lintas perangkat daerah hingga tingkat RT, Pemkot Jambi berharap penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.(*)