Bungo Ingin 56 Pesantren Naik Kelas: Dari Benteng Moral Menjadi Motor Ekonomi Daerah

JAKARTA, bungopos.com — Pemerintah Kabupaten Bungo meminta Kementerian Agama memperluas dukungan terintegrasi bagi pesantren, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan memanfaatkan 56 pesantren sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Permintaan itu disampaikan Wakil Bupati Bungo, H. Tri Wahyu Hidayat, dalam audiensi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Pemkab Bungo mengatakan program Kementerian Agama perlu dirancang lebih terhubung dengan kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat pendidikan keagamaan, mengembangkan kapasitas ekonomi pesantren, dan memperluas manfaatnya bagi masyarakat sekitar.

“Kami berharap program-program dari Kementerian Agama dapat hadir secara terintegrasi di daerah, baik melalui pembinaan keilmuan kitab Turats maupun penguatan ekonomi pesantren,” kata Tri Wahyu Hidayat seusai pertemuan.

Bungo memiliki 56 pesantren, termasuk 21 pesantren salafiyah yang diusulkan mendapat penguatan khusus dalam kajian kitab Turats. Pemerintah daerah menilai pengembangan keunggulan keilmuan pesantren perlu berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan kemandirian ekonomi lembaga dan komunitas di sekitarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bungo juga mengusulkan program pemberdayaan ekonomi pesantren, penguatan pembinaan kerukunan umat beragama di seluruh kecamatan, serta pengembangan sekolah nasional terintegrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan daerah.

Tri Wahyu mengatakan pesantren perlu diposisikan lebih luas sebagai lembaga yang berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, bukan hanya sebagai pusat pendidikan agama.

“Kita ingin pesantren tidak hanya menjadi pusat benteng moral dan karakter, tetapi juga menjadi pilar pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik aspirasi pemerintah daerah tersebut dan menyatakan akan memberi perhatian khusus terhadap tindak lanjut kerja sama, termasuk rencana agenda kunjungan kerja ke Bungo.

“Nanti kami tentukan waktu ya. Nanti diprioritaskan,” kata Nasaruddin.

Audiensi tersebut menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menghubungkan kebijakan pendidikan keagamaan dengan agenda pembangunan ekonomi lokal. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada tindak lanjut program, dukungan anggaran, serta kejelasan bentuk kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah.

Bagi Bungo, integrasi program Kemenag diharapkan tidak berhenti pada koordinasi kelembagaan, tetapi menghasilkan penguatan kapasitas pesantren, peningkatan mutu pendidikan, dan manfaat ekonomi yang terukur bagi masyarakat. (***)