Prabowo Pasang Target Ambisius, Dorong Pertumbuhan 2027 Sebesar 6 % Targetkan APBN Rp4.097 Triliun

JAKARTA, bungopos.com — Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal kuat kepada pelaku usaha, investor, dan pemerintah daerah bahwa Indonesia memasuki fase baru pembangunan ekonomi. Melalui arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 6 persen—lebih tinggi dibanding target 5,4 persen pada 2026—dengan strategi yang memadukan ekspansi fiskal dan disiplin tata kelola untuk mempercepat kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam Pidato Kenegaraan di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menegaskan bahwa RAPBN 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi dijalankan secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Menurutnya, keberhasilan mencapai target pertumbuhan tidak dapat hanya bergantung pada satu instrumen kebijakan, melainkan membutuhkan orkestrasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga peran Danantara sebagai penggerak investasi nasional.

“Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan Danantara harus bekerja sinergis dan makin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif,” ujar Presiden.

Arah kebijakan tersebut menandai pergeseran strategi pembangunan Indonesia yang semakin menekankan penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pemerintah memusatkan RAPBN 2027 pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional yang menjadi fondasi transformasi ekonomi, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan yang tangguh terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan. Seluruh agenda tersebut diperkuat oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, reformasi tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi untuk memperluas posisi Indonesia di pasar internasional.

Untuk membiayai agenda besar tersebut, pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Di sisi lain, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sementara pembiayaan direncanakan sebesar Rp671,2 triliun, sehingga defisit anggaran tetap dijaga pada level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Struktur ini menunjukkan upaya pemerintah mempertahankan keseimbangan antara dorongan pertumbuhan dan kredibilitas fiskal di mata pasar.

Prabowo juga menetapkan serangkaian target makroekonomi yang menjadi tolok ukur keberhasilan RAPBN 2027. Selain pertumbuhan ekonomi 6 persen, pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 persen, imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun sekitar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Di saat yang sama, pemerintah memasang target sosial-ekonomi yang lebih progresif. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke kisaran 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka ditekan menjadi 4,3–4,87 persen, sementara rasio gini diharapkan membaik ke rentang 0,362–0,367 sebagai indikator semakin meratanya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Presiden, pencapaian target tersebut akan dijaga melalui reformasi fiskal yang holistik dan konsisten, optimalisasi pendapatan negara, penutupan kebocoran penerimaan, efisiensi belanja pemerintah, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pengembangan skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Di balik angka-angka makro tersebut, pemerintah menempatkan ekonomi rakyat sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan. Prabowo menegaskan bahwa perlindungan sosial harus semakin andal, pemberdayaan UMKM perlu terus digairahkan, sementara dukungan kepada petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan harus diperkuat agar manfaat pertumbuhan benar-benar dirasakan hingga ke tingkat desa.

Presiden juga menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Bersamaan dengan itu, ia kembali menegaskan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap negara.

Menariknya, pidato tersebut ditutup dengan penekanan pada satu aspek yang semakin menjadi aset strategis dalam ekonomi modern: kualitas data nasional. Prabowo mengajak seluruh masyarakat berpartisipasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS), karena menurutnya kebijakan fiskal yang presisi hanya dapat dibangun di atas data yang akurat.

“Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran,” kata Presiden.

Pesan itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 6 persen bukan sekadar target dalam dokumen anggaran, melainkan bagian dari strategi besar untuk membangun Indonesia yang lebih produktif, berdaya saing tinggi, dan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045. (***)