Potret Kelam Pendidikan : Indonesia Kehilangan Hampir Tiga Juta Anak dari Ruang Kelas

JAKARTA, bungopos.com - Di sebuah desa yang harus ditempuh berjam-jam melewati jalan tanah, seorang remaja memilih bekerja membantu orang tuanya dibanding kembali ke bangku sekolah. Di kota besar, anak lain mengambil keputusan serupa karena merasa ijazah yang dimilikinya sudah cukup untuk bertahan hidup. Di tempat berbeda, seorang anak perempuan menghentikan pendidikannya setelah menikah di usia muda.

Kisah-kisah seperti itu bukan lagi pengecualian. Angkanya begitu besar hingga membentuk potret persoalan pendidikan Indonesia yang masih jauh dari selesai.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025, sebanyak 2.922.607 anak usia 7–18 tahun tercatat sebagai Anak Tidak Sekolah (ATS). Walaupun jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibanding lima tahun sebelumnya, jutaan anak Indonesia masih belum menikmati hak dasar untuk memperoleh pendidikan.

Kelompok usia 16–18 tahun menjadi penyumbang terbesar, yakni mencapai 2.009.918 anak atau sekitar dua pertiga dari seluruh ATS. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar justru muncul ketika anak memasuki jenjang pendidikan menengah, fase yang seharusnya menjadi jembatan menuju perguruan tinggi maupun dunia kerja yang lebih berkualitas.

Dalam perspektif jangka panjang, tren sebenarnya bergerak ke arah yang lebih baik. Pada 2020, jumlah ATS masih mencapai 4.082.386 anak. Angka tersebut bahkan sempat meningkat menjadi 4.087.288 anak pada 2022, sebelum akhirnya mengalami penurunan secara konsisten hingga berada di angka 2,92 juta pada 2025.

Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya menjadi kabar baik. Di balik statistik yang membaik, masih terdapat jutaan anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan formal.

Gambaran yang lebih luas terlihat dalam dasbor nasional per 1 April 2026 anak tidak sekolah yang dikelola  Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen). Data mutakhir mencatat 3.966.858 anak berada dalam kelompok sasaran penanganan, yang terdiri atas 1.913.633 anak Belum Pernah Bersekolah (BPB), 986.755 anak Putus Sekolah (Drop Out/DO), serta 1.066.470 anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM).

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak berhenti pada anak yang putus sekolah. Sebagian bahkan belum pernah memasuki ruang kelas, sementara lebih dari satu juta lainnya berhenti setelah lulus dari jenjang tertentu tanpa melanjutkan pendidikan.

Mengapa jutaan anak masih berada di luar sistem pendidikan?

Susenas 2025 memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Alasan terbesar bukan semata-mata karena kemiskinan.

Sebanyak 21,78 persen anak mengaku berhenti sekolah karena merasa pendidikannya sudah cukup. Persentase ini bahkan lebih tinggi dibanding alasan tidak memiliki biaya, yang mencapai 20,35 persen. Sementara 16,75 persen lainnya memilih meninggalkan sekolah karena telah bekerja.

Faktor-faktor lain yang turut mendorong anak keluar dari sekolah meliputi pernikahan usia dini, disabilitas, jauhnya jarak menuju sekolah, tanggung jawab mengurus rumah tangga, hingga pengalaman menjadi korban perundungan.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ATS bukan sekadar isu ekonomi. Persepsi terhadap pentingnya pendidikan, tekanan sosial, kondisi keluarga, hingga lingkungan belajar yang belum sepenuhnya aman turut berperan besar dalam menentukan apakah seorang anak tetap bertahan di sekolah atau memilih meninggalkannya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyebut sedikitnya terdapat lima faktor utama yang menyebabkan tingginya angka Anak Tidak Sekolah di Indonesia. Kelima faktor tersebut adalah kondisi geografis, keterbatasan ekonomi, hambatan fisik atau disabilitas, keterbatasan waktu akibat harus bekerja atau membantu keluarga, serta faktor budaya yang masih memengaruhi keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan.

Kelima faktor itu menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ATS tidak dapat dilakukan hanya dengan membangun ruang kelas atau memberikan bantuan pendidikan. Dibutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyentuh persoalan kesejahteraan keluarga, akses transportasi, perlindungan anak, perubahan budaya, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif.

Pada akhirnya, setiap angka dalam statistik ATS mewakili seorang anak yang kehilangan kesempatan mengembangkan potensi dirinya. Penurunan jumlah ATS dalam beberapa tahun terakhir merupakan kemajuan yang patut diapresiasi. Namun, selama jutaan anak Indonesia masih berada di luar ruang kelas, pekerjaan besar untuk mewujudkan pendidikan yang benar-benar inklusif belum dapat dikatakan selesai. (***)