MBG Direformasi Total! DPR RI: Pemerintah Harus Tutup Celah Kebocoran

PEKAN BARU, bungopos.com – Komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat apresiasi dari anggota DPR RI Andre Rosiade. Menurutnya, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan tata kelola merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menghadirkan program yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Usai meninjau salah satu dapur MBG di Pekanbaru bersama Agung Nugroho pada Jumat, Andre menilai dapur tersebut telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan BGN. Ia juga melihat berbagai kebijakan baru hasil evaluasi mulai diterapkan di lapangan.

"Kalau menurut kami, dapur ini sudah memiliki standar SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kami juga mendengar bahwa berbagai pembenahan dan program perbaikan sudah dilakukan," ujar Andre.

Menurut Andre, salah satu perubahan penting adalah kebijakan penghentian sementara operasional dapur MBG selama masa libur sekolah. Selama periode tersebut, distribusi makanan kepada para siswa maupun kelompok penerima manfaat lainnya dihentikan sebagai bagian dari penyesuaian operasional yang telah ditetapkan BGN.

Selain itu, pemerintah juga melakukan reformulasi sistem insentif bagi pengelola dapur. Jika sebelumnya terdapat insentif tetap selama masa libur sekolah, kini mekanisme tersebut dihapus. Pemberian insentif selanjutnya akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani, sehingga penggunaan anggaran dinilai menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

Andre menilai perubahan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola program sekaligus meningkatkan efektivitas pengawasan. Ia mengungkapkan bahwa selama masa jeda kegiatan sekolah, BGN akan memanfaatkan waktu untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG agar seluruh proses operasional benar-benar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan itu, Andre mengaku sengaja membandingkan kondisi dapur MBG di Pekanbaru dengan sejumlah dapur yang sebelumnya telah ia kunjungi di Sumatera Barat. Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan tersebut, ia mengaku telah berdialog langsung dengan ribuan siswa serta orang tua penerima manfaat program.

Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa pemerintah juga tengah melakukan refocusing pelaksanaan MBG dengan memberikan prioritas kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Kebijakan ini dinilai menjadi langkah penting untuk mempercepat penurunan angka stunting sekaligus memastikan manfaat program menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.

Di sisi lain, Andre menyebut BGN saat ini juga sedang melakukan audit dan investigasi terhadap sejumlah dapur yang diduga mengalami permasalahan dalam pelaksanaannya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem yang semakin profesional, transparan, dan mampu mencegah potensi penyimpangan anggaran.

"Ini menunjukkan pemerintah Presiden Prabowo mendengarkan aspirasi publik. Karena itu dilakukan evaluasi dan perbaikan besar-besaran agar ke depan tidak ada lagi kebocoran, program lebih tepat sasaran, dan tata kelolanya lebih transparan," tegas Andre.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Andre juga menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis masih sangat tinggi. Aspirasi yang ia temui di Pekanbaru, menurutnya, sejalan dengan suara masyarakat di Sumatera Barat yang berharap program tersebut terus dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata bagi pemenuhan gizi anak-anak Indonesia.

"Kita ingin mendengarkan suara masyarakat dan melihat kondisi di lapangan. Jangan sampai realita berbeda dengan persepsi atau opini yang berkembang. Yang saya temukan, masyarakat memang menginginkan MBG ini dilanjutkan," pungkasnya.

Dengan evaluasi berkelanjutan, penguatan pengawasan, serta penyempurnaan sistem tata kelola, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan semakin mampu menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia menuju generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. (***)