MUARA BUNGO, bungopos.com - Langkah besar menuju pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan berbasis data resmi dimulai di Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo menggelar Apel Pencanangan dan Komitmen Bersama Sensus Ekonomi 2026 di Area Parkir Kantor BPS Bungo, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pemetaan menyeluruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat Bungo yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan. Hadir dalam acara itu Bupati Bungo Dedy Putra, unsur Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta ratusan petugas sensus yang siap turun langsung ke lapangan.
Suasana apel berlangsung penuh semangat. Para petugas yang mengenakan atribut sensus tampak antusias menerima amanah untuk menghimpun data ekonomi yang akan menjadi fondasi berbagai kebijakan pembangunan daerah di masa mendatang.
Dalam sambutannya, Bupati Bungo Dedy Putra menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar kegiatan statistik rutin yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan instrumen strategis yang akan menentukan arah pembangunan Kabupaten Bungo ke depan.
"Data yang berkualitas dilahirkan dari keterbukaan. Kami mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang nyata dan apa adanya. Dari data inilah pemerintah dapat menyusun program pembangunan, melakukan monitoring, hingga mengevaluasi kebijakan agar benar-benar tepat sasaran," ujar Dedy Putra.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Data yang akurat akan membantu pemerintah memahami kondisi riil di lapangan, mulai dari perkembangan usaha, peluang investasi, hingga tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Bungo, Ardiansyah, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bungo terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkomitmen menghadirkan data makro dan mikro yang objektif, terpercaya, serta dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh berbagai pihak.
Ardiansyah mengibaratkan pentingnya data dalam pembangunan seperti cahaya yang menerangi arah perjalanan.
"Mengelola daerah tanpa data itu ibarat berjalan dalam kegelapan. Tanpa data, pembangunan hanya mengandalkan perasaan atau feeling, dan itu sangat berisiko memicu kegagalan. Karena itu, data yang valid menjadi kebutuhan utama dalam setiap proses perencanaan," tegasnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, berbagai potensi unggulan Kabupaten Bungo akan dipetakan secara komprehensif. Tidak hanya sektor perkebunan dan pertambangan yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga aktivitas perdagangan, jasa, industri rumah tangga, hingga perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Pemetaan tersebut diharapkan mampu menghadirkan gambaran utuh tentang kondisi ekonomi Kabupaten Bungo saat ini, sekaligus menjadi dasar dalam merancang strategi pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat, sensus ini bukan sekadar pendataan. Di balik setiap informasi yang diberikan, tersimpan harapan agar program pembangunan, bantuan usaha, pengembangan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga kebijakan pengentasan kemiskinan dapat disusun dengan lebih tepat dan menyentuh kebutuhan nyata warga.
Dengan dimulainya Sensus Ekonomi 2026, Kabupaten Bungo kini memasuki babak baru pembangunan berbasis data. Dari setiap rumah usaha yang didata, dari setiap informasi yang dihimpun, akan lahir peta ekonomi yang menjadi kompas bagi pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
"Data hari ini adalah arah pembangunan esok hari." Melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat, Bungo meneguhkan langkah menuju masa depan yang lebih terukur, lebih tepat sasaran, dan lebih sejahtera. (***)