Harga Pangan Melonjak, Ekonom UGM Desak Efisiensi Anggaran MBG

YOGYAKARTA, bungopos.com - Meski Badan Pusat Statistik mencatat, inflasi nasional per Mei 2026 berada di angka 3.08%, yang koridor  makroekonomi masih aman, tapi di lapangan masyarakat mengeluhkan lonjakan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari kebutuhan pangan, otomotif dan suku cadang kendaraan, hingga perangkat teknologi.

Merespons adanya ketidakselarasan antara data makro dan realitas pasar tersebut,  Pakar Ekonomi UGM,  Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menuturkan gejolak kenaikan harga pangan tidak dapat dipandang sebelah mata. Pasalnya, komoditas pangan memiliki bobot psikologis yang sangat besar, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar alokasi anggarannya habis untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pokok.

“Pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi yang sangat besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya terserap untuk makan. Jadi, meskipun inflasi agregat terlihat terkendali, daya beli riil dan beban psikologis masyarakat memang bisa menurun tajam. Ini yang menjelaskan mengapa ada gap antara klaim makro dan keluhan masyarakat di pasar,” kata Wisnu, Rabu (10/6).

Menurutnya, tekanan terhadap kesejahteraan masyarakat kian berat seiring dengan melambungnya harga minyak dunia yang berdampak pada kenaikan harga BBM dalam negeri dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Harga rerata minyak mentah di pasar internasional senilai 100,43 dolar AS per barel. Angka ini jauh melampaui asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026 yang mematok harga minyak mentah senilai 60-80 dolar AS per barel dengan titik tengah 70 dolar AS per barel. Kondisi ini diperkirakan bakal mempersempit ruang fiskal APBN, terlebih dengan adanya alokasi anggaran bagi sejumlah program nasional yang baru lahir pada Pemerintahan Prabowo Gibran.

Dengan harga minyak dunia yang semakin tinggi, bagi Wisnu, efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Maka dari itu, ia menegaskan bahwa program-program yang mengambil pagu besar APBN perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Menurut saya, pendekatannya tidak bisa hitam-putih. Kuncinya adalah keseimbangan. Ruang fiskal memang makin terbatas, sehingga efisiensi anggaran menjadi keniscayaan. Program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi dari sisi ketepatan sasaran dan skala. Bukan berarti dihentikan, tetapi bisa di-scale down dan difokuskan hanya pada kelompok yang benar-benar paling membutuhkan,” tegasnya. (***)