Walikota Maulana, Paparkan Strategi Kendalikan Inflasi, Dongkrak PAD Hingga Fokus Penanganan Sampah Dalam Rapat Paripurna

JAMBI, Bungopos.com – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2025, Senin (7/4/2026).

Rapat yang digelar di Ruang Swarna Bumi Gedung DPRD Kota Jambi itu dipimpin Ketua DPRD Kemas Faried Alfarelly, S.E., serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, dan jajaran Pemkot Jambi.

Dalam forum tersebut, Maulana menanggapi berbagai masukan dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya telah disampaikan. Ia menegaskan, salah satu perhatian utama pemerintah saat ini adalah pengendalian inflasi, terutama terkait ketersediaan bahan pangan dan stabilitas harga.

Menurutnya, meningkatnya kebutuhan bahan pokok salah satunya dipengaruhi oleh operasional 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk itu, Pemkot Jambi telah membentuk tim percepatan rantai pasok melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

“Kami fokus memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pangan tetap terjaga agar inflasi bisa dikendalikan,” ujar Maulana.

Di sektor ekonomi, Pemkot juga terus mendorong pertumbuhan UMKM melalui berbagai kegiatan event dan festival agar memberikan efek berganda bagi perekonomian masyarakat.

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Maulana menyampaikan apresiasi atas dukungan DPRD. Ia mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga menembus lebih dari Rp2 triliun.

“Kami melakukan berbagai kebijakan relaksasi, seperti keringanan pajak UMKM, penurunan BPHTB, serta kemudahan cicilan PBB. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, terkait penyertaan modal pada Bank Jambi, Maulana menyebut masih dalam tahap kajian oleh tim ahli. Pemkot telah meminta kejelasan agar dapat menentukan langkah selanjutnya.

Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang menjadi tantangan seiring meningkatnya produksi sampah rumah tangga akibat perubahan pola hidup masyarakat.

Melalui program Kampung Bahagia, Pemkot Jambi mendorong kebersihan lingkungan dengan pengadaan kendaraan pengangkut sampah di tingkat RT melalui program dana Rp100 juta per RT. Program ini telah mulai berjalan di Kecamatan Pelayangan dengan sistem berbasis OPBM untuk menekan keberadaan TPS liar.

“Persoalan sampah tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran bersama masyarakat,” tegasnya.

Menutup penyampaiannya, Maulana menilai seluruh pandangan dan kritik dari DPRD merupakan bentuk masukan konstruktif demi kemajuan Kota Jambi.

“Kritik dan saran ini menjadi bagian penting dalam evaluasi dan peningkatan kinerja pemerintahan ke depan,” pungkasnya.(*)