Kemenaker Sebut Awal 2025 18.000 Pekerja di PHK, Pengamat Kritik Tajam Data BPS Jumlah Pengangguran Turun

YOGYAKARTA, bungopos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) edisi Februari 2025 melaporkan bahwa TPT turun dari 4,82 persen menjadi 4,76 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya, proporsi jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja (bekerja ditambah penganggur) berkurang. Sementara itu, gelombang PHK terus menjadi pemberitaan utama sejak awal tahun. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat lebih dari 18.000 pekerja mengalami PHK dalam dua bulan pertama 2025.

Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) yang juga sekaligus peneliti ketenagakerjaan, Qisha Quarina, S.E., M.Sc., Ph.D, mengatakan, penurunan angka TPT tidak serta-merta menandakan bahwa kondisi pasar tenaga kerja benar-benar membaik.

“Meskipun data menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurun, tetapi jumlah pengangguran secara absolut justru mengalami peningkatan,” tuturnya di FEB UGM.

Dia menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena jumlah penduduk yang bekerja bertambah lebih cepat daripada jumlah penganggur. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka memang menurun, tetapi total jumlah orang yang menganggur tetap bertambah. Sekali lagi, menurutnya, kondisi ini menjadi contoh bagaimana data statistik dapat menimbulkan kesan yang menyesatkan jika tidak dipahami secara utuh.

Bagaimanapun soal isu ketenagakerjaan nasional bukan hanya soal pengangguran, namun pekerjaan yang layak juga menjadi isu penting yang patut menjadi perhatian bersama.

“Masalah utama kita bukan hanya soal ada kerja atau tidak, tetapi juga soal pekerjaan yang layak,” imbuh Koordinator Bidang Kajian Microeconomics Dashboard (Micdash) FEB UGM.

Dalam konteks ini, kata Qisha Quarina, konsep pekerjaan layak atau decent job dari International Labour Organization (ILO) menjadi sangat relevan. Konsep ini mencakup empat pilar yakni penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, hak-hak pekerja, dan dialog sosial.

“Sayang, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam keempat aspek tersebut”, ucapnya. (***)