Tragedi Berulang di Jalan Lintas Sumatra, Pemuda Pancasila Nilai Negara Gagal Lindungi Warga dari Truk Batu Bara

JAMBI, Bungopos.com – Maraknya kecelakaan maut akibat angkutan batu bara di jalan umum dinilai sebagai bukti kegagalan negara dalam menjamin keselamatan warganya. Penilaian keras itu disampaikan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Jambi, Adri, SH, MH, merespons aksi penolakan truk batu bara oleh Pemuda Pancasila Merangin bersama aliansi masyarakat.

Adri menegaskan, selama bertahun-tahun jalan umum—khususnya Jalan Lintas Sumatra—telah dibiarkan berfungsi ganda sebagai jalur industri tambang, dengan konsekuensi nyawa rakyat menjadi korban.

“Ketika jalan umum dipakai untuk kepentingan tambang dan korban terus berjatuhan, itu bukan lagi persoalan teknis. Itu kegagalan negara melindungi rakyatnya,” kata Adri.

Menurutnya, kecelakaan demi kecelakaan yang melibatkan truk batu bara tidak bisa lagi diposisikan sebagai musibah lalu lintas semata. Ia menilai, situasi tersebut merupakan hasil dari pembiaran kebijakan yang berlangsung lama tanpa ketegasan.

“Ini pola yang berulang. Artinya ada masalah serius dalam pengawasan, penegakan aturan, dan keberanian mengambil keputusan,” ujarnya.

Adri juga menyinggung sikap perusahaan batu bara yang dinilai minim tanggung jawab setiap kali terjadi insiden fatal. Ia menilai, korban jiwa kerap diperlakukan sebagai angka statistik tanpa penyelesaian yang berkeadilan.

“Kendaraan perusahaan terlibat, masyarakat meninggal dunia, tapi pertanggungjawaban sering kali kabur. Ini mencederai rasa keadilan publik,” tegasnya.

Terkait pembangunan jalan khusus batu bara, Adri menyatakan bahwa keterlambatan proyek tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk terus mempertaruhkan keselamatan masyarakat. Menurutnya, hambatan di lapangan justru menuntut kehadiran negara yang lebih kuat.

“Kalau ada konflik atau penolakan, tugas pemerintah adalah menyelesaikan, bukan membiarkan rakyat terus berada dalam bahaya,” kata Adri.

Ia menekankan bahwa selama jalan khusus belum tuntas, negara seharusnya memastikan jalan umum benar-benar steril dari angkutan tambang berisiko tinggi.

“Jalan umum bukan zona eksperimen kebijakan. Setiap hari masyarakat melintas dengan ketakutan, sementara truk batu bara tetap berjalan. Ini kondisi darurat keselamatan publik,” lanjutnya.

Adri memastikan Pemuda Pancasila Provinsi Jambi akan terus mengawal persoalan ini sebagai isu keselamatan dan keadilan publik, bukan semata isu sektoral.

“Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. Jika negara terus abai, tekanan publik akan semakin besar,” pungkasnya.(*)