74 Desa di Bungo Langganan Banjir, 11 Rawan Lonsor

MUARA BUNGO, bungopos.com - Kabupaten Bungo tidak hanya menyimpan potensi ekonomi dan sumber daya alam. Di balik geliat pembangunan, terdapat ancaman bencana hidrometeorologi yang terus membayangi masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bungo dalam Kabupaten Bungo Dalam Angka 2026 menunjukkan, sepanjang 2025 sebanyak 74 desa/kelurahan di Kabupaten Bungo tercatat mengalami bencana banjir.

Angka itu menjadi alarm serius. Banjir bukan lagi sekadar kejadian sporadis yang muncul sesekali, tetapi telah menyentuh puluhan wilayah administrasi di hampir seluruh kawasan Kabupaten Bungo.

Berdasarkan data BPS, Tanah Sepenggal dan Tanah Tumbuh menjadi dua kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terdampak banjir terbanyak, masing-masing 10 desa/kelurahan. Posisi berikutnya ditempati Jujuhan dengan 8 desa/kelurahan, Bathin III Ulu 7 desa/kelurahan, kemudian Bathin II dan Rantau Pandan yang masing-masing mencatat 6 desa/kelurahan terdampak.

Ancaman banjir juga tercatat di Pelepat Ilir sebanyak 5 desa/kelurahan, Muko-Muko Bathin VII 5, Jujuhan Ilir 5, Limbur Lubuk Mengkuang 4, Bathin II Babeko 3, Bathin II Pelayang 3, serta Pasar Muara Bungo 2 desa/kelurahan.

Di sisi lain, sejumlah kecamatan seperti Pelepat, Rimbo Tengah, Bungo Dani dan Tanah Sepenggal Lintas dalam tabel tersebut tidak mencatat desa/kelurahan yang mengalami banjir pada 2025.

Namun, persoalan Bungo bukan hanya air yang meluap. Data BPS juga mencatat 11 desa/kelurahan mengalami bencana tanah longsor sepanjang 2025. Rinciannya, Rantau Pandan 3 desa/kelurahan, Bathin III Ulu 2, Tanah Sepenggal 2, Tanah Tumbuh 2, Limbur Lubuk Mengkuang 1 dan Jujuhan 1.

Ada satu fakta lain yang tak kalah penting: tidak ada desa/kelurahan yang tercatat mengalami bencana gempa bumi dalam data tersebut.

Jika angka-angka itu dibaca sebagai sebuah peta risiko, wajah Bungo menjadi jauh lebih jelas. Bencana yang paling dominan bukan gempa bumi, melainkan bencana yang berkaitan dengan air dan kondisi lingkungan—banjir serta longsor. Artinya, penguatan sistem drainase, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan kawasan resapan, tata ruang dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi semakin penting.

Yang membuat data ini semakin bermakna adalah kenyataan bahwa satu angka bukan sekadar statistik. 74 desa/kelurahan berarti puluhan komunitas yang berhadapan dengan genangan, terganggunya aktivitas ekonomi, akses transportasi yang terhambat, hingga potensi kerugian rumah tangga dan fasilitas publik.

Data tersebut juga memberikan pesan penting bagi pemerintah daerah: penanganan bencana tidak cukup hanya dilakukan setelah air datang. Dibutuhkan pendekatan yang lebih jauh—membangun ketahanan sebelum bencana terjadi.

Bungo sedang berhadapan dengan tantangan besar. Ketika curah hujan ekstrem bertemu dengan tata kelola lingkungan yang tidak optimal, sungai yang meluap dan lereng yang labil dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat.

Karena itu, angka 74 desa/kelurahan terdampak banjir dan 11 desa/kelurahan terdampak longsor semestinya tidak berhenti sebagai deretan angka dalam tabel statistik. Ia harus dibaca sebagai peringatan dini, bahan evaluasi dan dasar untuk menentukan kebijakan pembangunan yang lebih tahan bencana.

BPS Kabupaten Bungo sendiri menjelaskan bahwa Kabupaten Bungo Dalam Angka 2026 merupakan publikasi statistik yang memadukan data dari kegiatan rutin, survei dan sensus BPS serta data sekunder dari instansi pemerintah dan swasta. Publikasi tersebut dirilis pada 27 Februari 2026.

Di tengah ambisi membangun Bungo yang semakin maju, ada satu pekerjaan besar yang tak boleh dilupakan: memastikan kemajuan tidak dibangun di atas wilayah yang semakin rentan terhadap bencana.

Sebab, ketika 74 desa sudah pernah merasakan banjir, pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan datang? Melainkan, seberapa siap Bungo ketika air kembali naik? (***)