Bungo, bungopos.com - Kabupaten Bungo akan menghadapi proses tersulit dalam mengelola anggaran daerah pada tahun 2026 mendatang.
Hal tersulit itu terjadi akibat penurunan pajak penghasilan daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 164 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kebijakan nasional yang membuat penyaluran dana pusat ke kabupaten jadi berkurang. Demikian disampaikan Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat saat rapat paripurna di gedung DPRD Bungo Senin 17 November kemarin.
Pada rancangan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD tahun 2026 yang telah disepakati kemarin, pendapatan dan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp 1,363 triliun. Angka ini tentu turun dibanding tahun lalu yang masih menyentuh angka Rp 1, 48 Triliun.
Adapun tahun depan, pendapatan daerah Bungo sebesar Rp 1, 236 triliun lebih, penerimaan pembiayaan sebesar Rp 126,4 miliar lebih, berasal dari perkiraan silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 20 miliar dan rencana pinjaman daerah sebesar 106,4 miliar lebih.
Kata Tri, Apa yang dialami Bungo ini juga dialami oleh kabupaten lain di seluruh daerah di Indonesia ini. Tak bisa dipungkiri, ini menyebabkan pemerintah jadi terganggu, terutama dalam merealisasikan program. Meski demikian pemerintah kabupaten Bungo akan tetap mengutamakan program yang menyentuh masyarakat luas, secara langsung.
Wabup Tri juga memastikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah merumuskan berbagai solusi yang dinilai paling memungkinkan untuk kondisi APBD yang berkurang, sebijaksana mungkin yang mengedepankan program untuk masyarakat.
Penandatanganan nota kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (atau KUA) dan (PPAS) APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 pada hari Senin kemarin, berjalan dengan lancar.
Wabup Tri Wahyu Hidayat juga menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2025, yang dinilainya akan memperkuat regulasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bungo ini turut dihadiri unsur Forkopimda, Staf Ahli Bupati Bungo, para Asisten Setda, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupat
en Bungo. (aca)