RDP : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan yang dibuka oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako di Gedung DPD RI, Jakarta
JAKARTA, bungopos.com – Potensi pergerakan 127,78 juta orang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) menjadi ujian besar bagi kesiapan sistem transportasi nasional. Menghadapi lonjakan mobilitas tersebut, Komite II DPD RI mendesak Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan, kelancaran perjalanan, serta pemerataan akses transportasi hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).
Desakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPD RI bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat yang dibuka Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako tersebut membahas kesiapan armada dan infrastruktur, antisipasi lonjakan penumpang, serta mitigasi risiko selama periode angkutan Nataru 2026/2027.
Angelius menegaskan, kesiapan transportasi tidak boleh hanya diukur dari jumlah armada dan infrastruktur yang tersedia. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan transportasi dengan mudah, aman, dan terjangkau hingga mencapai tujuan akhir.
Menurutnya, karakter Indonesia sebagai negara kepulauan menuntut kebijakan transportasi yang tidak seragam, melainkan mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan setiap daerah. Ketersediaan bandara, pelabuhan, dan terminal, kata dia, tidak akan berarti optimal apabila masyarakat kesulitan menjangkau fasilitas tersebut.
“ Konektivitas transportasi harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya ketersediaan bandara, pelabuhan, atau terminal, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjangkau layanan tersebut dengan mudah, aman, dan terjangkau. Terutama bagi masyarakat di wilayah 3TP yang masih menghadapi berbagai keterbatasan akses transportasi,” ujar Angelius.
Ia turut mengingatkan sejumlah persoalan yang masih membayangi konektivitas nasional, mulai dari integrasi antarmoda yang belum optimal, kesenjangan layanan angkutan umum di daerah, hingga kerentanan infrastruktur terhadap bencana dan cuaca ekstrem. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator transportasi menjadi faktor penting untuk menjamin pelayanan selama masa liburan.
Berdasarkan proyeksi Kementerian Perhubungan, sekitar 127,78 juta orang atau 44,49 persen dari total penduduk Indonesia diperkirakan melakukan perjalanan ke luar kota selama periode Nataru. Puncak arus menjelang Natal diprediksi berlangsung pada 23–24 Desember 2026, sedangkan arus setelah Natal diperkirakan terjadi pada 27–28 Desember 2026.
Lonjakan perjalanan menjelang Tahun Baru diproyeksikan berlangsung pada 30–31 Desember 2026, sementara arus balik diperkirakan mencapai puncaknya pada 3–4 Januari 2027.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Langkah tersebut meliputi rekayasa lalu lintas, pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan angkutan penyeberangan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian.
“Kami menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan, pengaturan lalu lintas di jalur-jalur utama, hingga pengelolaan antrean kendaraan di pelabuhan penyeberangan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perjalanan masyarakat selama Nataru berlangsung aman dan lancar,” jelas Aan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid menyoroti masih beroperasinya angkutan umum berpelat hitam di sejumlah daerah. Ia menilai persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan dengan ketidaksinkronan regulasi, termasuk adanya peraturan daerah yang dinilai masih membuka ruang bagi pengoperasian angkutan tersebut.
Waris meminta Kementerian Perhubungan memperjelas dan menyelaraskan ketentuan antara pemerintah pusat dan daerah. Kepastian hukum dinilai penting, bukan hanya bagi penyelenggara angkutan, tetapi juga untuk memastikan keselamatan serta perlindungan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Perhubungan memaparkan kesiapan armada nasional yang mencakup 32.398 unit bus, 1.724 kapal laut, 469 kapal penyeberangan, 3.818 unit sarana kereta api, serta 352 pesawat yang dinyatakan dapat dioperasikan.
Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi terhadap berbagai risiko, seperti kemacetan, penumpukan penumpang, gangguan operasional, serta cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan.
Untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi, Kementerian Perhubungan merencanakan pengoperasian Posko Terpadu Angkutan Nataru selama 20 hari, mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan stimulus tarif transportasi sebesar Rp883,36 miliar untuk mendukung layanan angkutan udara, kereta api, kapal PELNI, dan penyeberangan ASDP. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan transportasi dengan biaya lebih terjangkau sekaligus menjaga kelancaran mobilitas selama libur akhir tahun.
Menutup rapat, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan angkutan Nataru tidak semata-mata ditentukan oleh kelancaran perjalanan di jalur utama. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di daerah terpencil dan kawasan perbatasan memperoleh pelayanan transportasi yang layak.
Ia berharap seluruh langkah antisipasi yang disiapkan Kementerian Perhubungan benar-benar diterapkan secara konsisten, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan aman dan nyaman tanpa menghadapi kesenjangan akses layanan berdasarkan wilayah tempat tinggal.
“Momentum Nataru harus menjadi perhatian bersama untuk memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Yang tidak kalah penting, pelayanan transportasi harus menjangkau seluruh daerah sehingga masyarakat memperoleh akses yang setara,” tegas Badikenita. (**)
Alamat: Graha Pena Jambi Ekspres,
Jl. Kapt. Pattimura No. 35 KM. 08
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
E-Mail: bungoposonline@gmail.com