Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli
JAKARTA, bungopos.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan para kepala daerah, termasuk bupati dan wali kota, agar tidak mengabaikan kewajiban penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Salah satunya Bupati Bungo, yang memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan pengupahan di daerahnya ditetapkan sesuai ketentuan dan tenggat waktu pemerintah.
Dalam pedoman penghitungan upah minimum 2027, pemerintah menetapkan batas akhir penetapan UMK pada 25 November 2026. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib ditetapkan gubernur paling lambat 21 November 2026.
Peringatan Menaker tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah menjelang pemberlakuan standar upah baru pada 1 Januari 2027. Penetapan UMK bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menyangkut perlindungan daya beli pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Pedoman itu disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Yassierli menegaskan, penghitungan upah minimum harus mempertimbangkan tiga komponen utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan situasi ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).
Bagi kabupaten dan kota yang telah memiliki UMK pada 2026, penghitungan upah minimum tahun berikutnya menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (α), dengan rentang 0,50 hingga 1. Nilai alfa mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi salah satu penentu besaran penyesuaian upah.
Menurut Yassierli, penentuan nilai alfa harus memperhatikan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta kondisi ketenagakerjaan di daerah.
Untuk penghitungan UMK, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota memiliki peran memberikan pertimbangan berdasarkan karakteristik ekonomi dan ketenagakerjaan setempat. Karena itu, pemerintah kabupaten perlu memastikan proses pembahasan berlangsung dengan mempertimbangkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah juga menggunakan data KHL 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung menggunakan metodologi akademis. Data KHL kabupaten/kota menjadi salah satu dasar dalam penghitungan UMK, sehingga kebutuhan riil pekerja dan keluarganya tetap menjadi perhatian dalam kebijakan pengupahan.
Selain UMK, gubernur diwajibkan menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dapat ditetapkan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
Untuk upah minimum sektoral, penetapannya harus berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki karakteristik, keahlian, atau risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, termasuk pekerjaan dengan tuntutan lebih berat atau membutuhkan spesialisasi tertentu.
Besaran UMSK harus lebih tinggi daripada UMK. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan terhadap karakteristik dan tingkat risiko pekerjaan pada sektor tertentu.
Kementerian Ketenagakerjaan berharap seluruh kepala daerah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan agar proses penetapan upah minimum berjalan sesuai regulasi dan jadwal yang telah ditentukan.
Dengan batas waktu penetapan UMK pada 25 November 2026, pemerintah kabupaten, termasuk Kabupaten Bungo, perlu memastikan seluruh tahapan penghitungan dan pembahasan tidak melewati tenggat tersebut.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027, baik UMP, UMSP, UMK maupun UMSK, mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Adapun untuk usaha mikro dan kecil, besaran upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh, dengan ketentuan tidak boleh lebih rendah dari 50 persen upah minimum yang berlaku. (***)
Alamat: Graha Pena Jambi Ekspres,
Jl. Kapt. Pattimura No. 35 KM. 08
Kenali Besar, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi
E-Mail: bungoposonline@gmail.com