Urgensi Tata Kelola Transportasi Terintegrasi dan Berintegritasi dan Berkelanjutan di Provinsi Jambi

(Momentum Pengukuhan Pengurus MTI Wilayah Provinsi Jambi) Oleh: Ir. Ar. H. Ibnu Ziady MZ, ST., MH., IAI

Transportasi merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Keberhasilan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuannya membangun sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan. Provinsi Jambi memiliki posisi strategis di kawasan tengah Pulau Sumatera dengan potensi ekonomi yang besar, terutama sektor perkebunan, pertambangan, pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Aktivitas tersebut membutuhkan dukungan jaringan transportasi yang mampu menghubungkan pusat produksi, kawasan industri, pergudangan, pelabuhan, dan pusat distribusi secara efektif. Namun, peningkatan aktivitas ekonomi juga menghadirkan tantangan, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, meningkatnya intensitas kendaraan berat, persoalan angkutan batu bara, kemacetan, risiko kecelakaan, hingga dampak lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan transportasi Jambi tidak cukup diselesaikan melalui pembangunan dan perbaikan jalan semata. Diperlukan perubahan paradigma menuju tata kelola transportasi yang terintegrasi, berbasis kebutuhan wilayah, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Membangun Konektivitas, Bukan Sekadar Jalan Konektivitas harus dipahami sebagai keterpaduan jaringan transportasi yang menghubungkan seluruh pusat pertumbuhan ekonomi. Kota Jambi, Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan Kerinci perlu dipandang sebagai satu kesatuan sistem ekonomi regional. Karena itu, perencanaan jaringan jalan nasional, provinsi, kabupaten, jalan khusus, serta akses menuju kawasan industri dan pelabuhan harus dilakukan secara sinergis. Pembangunan infrastruktur hendaknya tidak hanya diukur dari panjang jalan yang dibangun atau besarnya anggaran yang direalisasikan, tetapi dari kemampuannya meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, dan mendorong pemerataan ekonomi. Jambi membutuhkan perencanaan konektivitas berbasis data, termasuk pola asal-tujuan perjalanan, volume lalu lintas, kapasitas jalan, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah. Menata Angkutan Barang dan Mengoptimalkan Transportasi Multimoda Salah satu persoalan mendesak adalah penataan angkutan barang, khususnya kendaraan berat yang melayani aktivitas pertambangan dan perkebunan. Jalan umum merupakan fasilitas publik yang harus melayani kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penggunaannya oleh angkutan barang harus memperhatikan kelas jalan, daya dukung infrastruktur, ketentuan dimensi dan muatan, serta keselamatan lalu lintas. Khusus angkutan batu bara, pembangunan jalan khusus (dedicated coal hauling road) perlu menjadi prioritas strategis dengan melibatkan tanggung jawab investasi badan usaha dan pemegang izin usaha pertambangan, disertai pengawasan pemerintah sesuai kewenangannya. Penataan ini penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa membebani infrastruktur dan keselamatan masyarakat. Di sisi lain, Jambi memiliki potensi besar mengembangkan transportasi multimoda melalui integrasi angkutan jalan, sungai, dan laut. Keberadaan Sungai Batanghari dan kawasan pesisir timur merupakan peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap angkutan jalan bagi komoditas tertentu. Pengembangan pelabuhan, dermaga, terminal barang, pergudangan, dan pusat konsolidasi logistik perlu dirancang sebagai satu kesatuan sistem distribusi. Transformasi energi juga patut dikaji, termasuk pemanfaatan CNG untuk angkutan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis. Namun, penerapannya harus didukung kepastian pasokan, kelayakan investasi, infrastruktur, dan standar keselamatan. Keselamatan Jalan Harus Menjadi Prioritas Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dibayar dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas. Keselamatan merupakan hak seluruh pengguna jalan dan harus menjadi prinsip utama penyelenggaraan transportasi. Pemerintah perlu memperkuat audit keselamatan pada ruas rawan kecelakaan, meningkatkan kualitas geometrik dan konstruksi jalan, menyediakan rambu, marka, penerangan, serta fasilitas penyeberangan yang memadai. Pengawasan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi dan muatan atau ODOL (Over Dimension Over Loading) juga harus dilakukan secara konsisten. Perusahaan angkutan wajib menerapkan manajemen keselamatan, mulai dari pemeriksaan kelayakan kendaraan, pengaturan waktu kerja pengemudi, pencegahan kelelahan, hingga pemantauan perjalanan. Keselamatan tidak boleh berhenti sebagai slogan kampanye, tetapi harus menjadi indikator kinerja yang terukur dalam pembangunan transportasi daerah. MTI Provinsi Jambi sebagai Lokomotif Transformasi Kebijakan Kompleksitas persoalan transportasi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemikiran, keahlian, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Jambi memiliki posisi strategis sebagai lokomotif pemikiran, penggerak kolaborasi, mitra kritis pemerintah, dan katalisator transformasi kebijakan transportasi. MTI tidak cukup hanya menjadi pengamat atau memberikan tanggapan terhadap persoalan transportasi. MTI harus hadir menawarkan solusi melalui kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, advokasi, dan edukasi publik. Setidaknya terdapat lima peran strategis yang perlu diperkuat. Pertama, menjadi pusat pemikiran dan rekomendasi kebijakan melalui kajian konektivitas wilayah, angkutan barang, kebutuhan jalan khusus, transportasi multimoda, dan keselamatan jalan. Kedua, menjadi penggerak integrasi transportasi dan logistik dengan mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi, dunia usaha, asosiasi angkutan, dan masyarakat dalam forum dialog kebijakan. Ketiga, menjadi pelopor budaya keselamatan melalui edukasi, kampanye keselamatan, advokasi pengendalian ODOL, dan penguatan manajemen keselamatan perusahaan angkutan. Keempat, mendorong inovasi transportasi berkelanjutan, termasuk digitalisasi manajemen lalu lintas, optimalisasi angkutan sungai dan laut, pengembangan kawasan logistik, serta pemanfaatan energi alternatif. Kelima, menjadi mitra kritis dan pengawal kebijakan melalui pemantauan, evaluasi, dan penyampaian rekomendasi secara objektif agar kebijakan transportasi tetap berpihak pada keselamatan dan kepentingan publik. Keberhasilan MTI tidak cukup diukur dari banyaknya seminar atau kegiatan organisasi, tetapi dari sejauh mana gagasan dan rekomendasinya mampu mendorong perubahan nyata dalam kebijakan transportasi daerah. Saatnya Membangun Sistem Transportasi yang Terintegrasi Untuk mewujudkan perubahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun Masterplan Konektivitas dan Transportasi Terintegrasi yang mencakup jaringan jalan, angkutan barang, transportasi multimoda, pusat logistik, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Penyusunannya perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, instansi perhubungan, akademisi, dunia usaha, dan MTI Provinsi Jambi. Diperlukan pula forum koordinasi transportasi dan logistik daerah untuk menyelaraskan perencanaan, investasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap program harus memiliki target, indikator keberhasilan, tahapan pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab yang jelas. Jambi memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di Sumatera. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pertumbuhan investasi dan aktivitas distribusi barang berjalan seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, keselamatan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Dalam proses transformasi tersebut, MTI Provinsi Jambi harus mengambil peran nyata sebagai lokomotif pemikiran, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis pemerintah. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan transportasi bukan diukur dari panjang jalan yang dibangun atau banyaknya kendaraan yang melintas, melainkan dari seberapa efisien barang didistribusikan, seberapa aman masyarakat menggunakan jalan, dan seberapa adil manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sudah saatnya Provinsi Jambi membangun tata kelola transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, demi mewujudkan daerah yang lebih maju, produktif, aman, dan berdaya saing. Akhirnya saya mengucapkan Selamat dan Sukses atas Pelantikan Pengurus MTI Wilayah Provinsi Jambi. Semoga kehadiran MTI di bawah kepemimpinan bapak Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM., MT. membawa spirit baru bagi upaya transformasi tata kelola transportasi di Provinsi Jambi menjadi lebih maju dan berkembang.(*)