Bungo Menjadi Titik Temu Hutan Karbon dan Ekonomi Desa, Senin Raja Juli Sambangi Bungo

MUARA BUNGO, bungopos.com — Hutan desa di Kabupaten Bungo akan menjadi perhatian Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni pada Senin, 28 September 2026. Ia dijadwalkan meninjau proyek karbon Lanskap Bujang Raba sekaligus mendorong percepatan program Perhutanan Sosial di Provinsi Jambi.

Kunjungan tersebut membawa isu yang lebih besar dari sekadar agenda kehutanan: bagaimana menjaga hutan tetap berdiri, sementara masyarakat di sekitarnya memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, membenarkan rencana kedatangan Menteri Kehutanan tersebut.

“Benar, berdasarkan informasi dan surat undangan yang kami terima, Menteri Kehutanan RI, Bapak Raja Juli Antoni, dijadwalkan berkunjung ke Kabupaten Bungo untuk menghadiri agenda peninjauan proyek karbon Lanskap Bujang Raba serta penyerahan SK Perhutanan Sosial,” ujar Taufik saat dikonfirmasi.

Raja Juli dijadwalkan meninjau proyek karbon yang berada di Lanskap Bujang Raba dan mencakup lima hutan desa di Kabupaten Bungo. Kawasan ini menjadi salah satu contoh bagaimana pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat dikaitkan dengan agenda pengurangan emisi dan pengembangan ekonomi hijau.

Dalam kunjungan yang sama, Menteri Kehutanan juga dijadwalkan menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial untuk Kabupaten Sarolangun.

Rangkaian agenda tersebut akan berlangsung di Balai Adat Rio Lubuk Beringin, Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo.

Perhutanan Sosial pada dasarnya mengubah posisi masyarakat desa dari sekadar penerima kebijakan menjadi bagian dari pengelola kawasan hutan. Tantangannya kemudian bukan hanya memastikan legalitas akses masyarakat, tetapi juga menciptakan model usaha yang mampu berjalan tanpa mendorong kerusakan hutan.

Di titik inilah proyek karbon menjadi penting. Hutan yang tetap terjaga memiliki nilai ekologis sekaligus potensi ekonomi dalam skema perdagangan atau pembiayaan karbon, sepanjang memenuhi standar, tata kelola, dan ketentuan yang berlaku.

Namun, nilai karbon tidak otomatis berarti kesejahteraan bagi masyarakat. Dibutuhkan kelembagaan yang kuat, transparansi, kapasitas masyarakat, serta mekanisme pembagian manfaat yang jelas agar keuntungan dari ekonomi karbon tidak berhenti pada angka-angka di atas kertas.

Lanskap Bujang Raba karena itu menjadi lebih dari sekadar hamparan hutan. Kawasan tersebut memperlihatkan persimpangan antara konservasi, ekonomi karbon, hak masyarakat, dan masa depan pembangunan desa.

Kunjungan Menteri Kehutanan ke Bungo menjadi momentum untuk menguji sejauh mana agenda tersebut dapat diterjemahkan di tingkat tapak. Jika pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu berjalan bersama dengan perlindungan ekosistem dan penciptaan sumber pendapatan, Perhutanan Sosial dapat menjadi instrumen pembangunan yang tidak memaksa masyarakat memilih antara menjaga hutan dan memenuhi kebutuhan ekonomi.

Di Lubuk Beringin, pertaruhan itu menjadi konkret: hutan bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi juga aset ekologis yang harus mampu memberi nilai bagi masyarakat yang menjaganya. (***)