Hutan Bungo Tak Menyusut. Pertanyaannya: Apakah Masih Sehat?

MUARA BUNGO, bungopos.com - Dari langit, hamparan hijau Kabupaten Bungo masih tampak utuh. Sungai-sungai tetap membelah hutan, kabut pagi masih menggantung di atas pepohonan, dan satwa liar masih menjadikan kawasan itu sebagai rumahnya. Sekilas, alam seolah tidak berubah. Namun, ketika angka-angka dibaca lebih dalam, muncul cerita lain: bukan tentang hutan yang terus menyusut, melainkan tentang hutan yang nyaris berhenti berubah.

Data Bungo Dalam Angka 2026 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Kabupaten Bungo pada 2025 tercatat 147.835,82 hektare. Angka itu identik dengan tahun 2024 dan 2023, bahkan hanya berbeda sekitar 1.308 hektare dibandingkan 2022 yang mencapai 149.144,10 hektare. Dalam empat tahun terakhir, perubahan luas kawasan hutan praktis hampir tidak terjadi.

Sekilas, kondisi ini terdengar seperti kabar baik. Di tengah laju deforestasi yang masih menjadi persoalan di banyak daerah Indonesia, stabilnya kawasan hutan dapat dibaca sebagai indikasi bahwa tidak ada perubahan besar dalam status kawasan. Namun, bagi para pemerhati lingkungan, angka yang tetap bukan berarti persoalan telah selesai.

Sebab hutan bukan hanya soal berapa hektare yang tersisa.

Lebih penting lagi adalah bagaimana kualitas hutan itu sendiri, apakah vegetasinya tetap rapat, keanekaragaman hayatinya terjaga, dan fungsi ekologisnya masih bekerja sebagaimana mestinya. Sebuah kawasan bisa saja memiliki luas yang sama selama bertahun-tahun, tetapi kualitas hutannya menurun akibat pembalakan, kebakaran, atau fragmentasi habitat yang tidak tercermin dalam statistik luasan.

Komposisi kawasan hutan Bungo memperlihatkan bahwa hutan produksi masih mendominasi dengan luas sekitar 82.582,63 hektare, atau lebih dari separuh total kawasan hutan. Di posisi berikutnya terdapat hutan wisata dan hutan suaka alam seluas 37.136,33 hektare, kemudian hutan lindung sekitar 23.311,23 hektare, serta hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 4.805,62 hektare.

Dominasi hutan produksi menunjukkan bahwa kawasan hutan di Bungo tidak hanya berfungsi sebagai benteng ekologi, tetapi juga memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Kayu, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa lingkungan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat. Di sinilah tantangan terbesar muncul: menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Menariknya, seluruh kategori kawasan hutan tersebut tidak mengalami perubahan berarti sejak 2023. Artinya, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah tidak mencatat perubahan fungsi kawasan secara signifikan. Stabilitas ini bisa menjadi indikator bahwa tata kelola kawasan hutan relatif terkendali dari sisi administrasi. Namun, stabilitas administratif tetap perlu dibarengi dengan pengawasan di lapangan.

Perubahan iklim, peningkatan suhu global, ancaman kebakaran hutan, hingga tekanan ekspansi perkebunan tidak selalu mengubah batas kawasan hutan. Ancaman-ancaman tersebut sering kali lebih dahulu mengurangi kualitas ekosistem daripada mengurangi luasnya di atas peta.

Bagi Kabupaten Bungo, keberadaan hampir 148 ribu hektare kawasan hutan bukan sekadar aset geografis. Hutan adalah penyimpan air yang menjaga sungai tetap mengalir saat musim kemarau, penyerap karbon yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim, sekaligus habitat ribuan spesies flora dan fauna yang tidak tergantikan. (***)