Pemerintah Minta Kampus Lacak Calon Mahasiswa yang Gagal Daftar Ulang karena Kendala Biaya

JAKARTA, bungopos.com  — Pemerintah Indonesia meminta seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) menelusuri calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru tetapi belum melakukan registrasi ulang. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan menempuh pendidikan tinggi semata-mata karena keterbatasan ekonomi.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengatakan penelusuran tersebut bertujuan memetakan alasan di balik keputusan calon mahasiswa tidak melanjutkan proses registrasi. Hasilnya akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk memberikan solusi bagi mereka yang terkendala biaya pendidikan.

Apabila penyebab utama tidak melakukan registrasi ulang adalah faktor ekonomi, kementerian meminta setiap PTN membangun komunikasi langsung dengan calon mahasiswa guna mencari jalan keluar sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah meninjau kembali penetapan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, sekaligus mengoptimalkan berbagai program bantuan pendidikan yang dimiliki kampus.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan pemerintah ingin memastikan bahwa keterbatasan finansial tidak menjadi penghalang bagi generasi muda yang memiliki prestasi akademik untuk mengenyam pendidikan tinggi.

"Kami menghormati setiap pilihan calon mahasiswa. Apabila mereka memilih perguruan tinggi lain atau jalur pendidikan lain, tentu itu merupakan hak masing-masing. Namun apabila terdapat calon mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena kendala ekonomi, kami ingin memastikan negara hadir memberikan solusi. Jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan akademik dan semangat belajar, tetapi kehilangan kesempatan kuliah hanya karena persoalan biaya," kata Brian.

Menurut Brian, sejumlah perguruan tinggi telah lebih dahulu menerapkan berbagai kebijakan untuk menjaga akses pendidikan tetap terbuka bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Upaya tersebut antara lain penyesuaian kelompok UKT, penyediaan beasiswa yang didanai kampus, dukungan beasiswa dari alumni dan mitra industri, hingga program work scholarship yang memungkinkan mahasiswa memperoleh bantuan biaya pendidikan sekaligus pengalaman kerja.

Salah satu contoh datang dari Universitas Mataram. Kampus tersebut menerapkan skema UKT yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa. Berdasarkan data universitas, sekitar 42 persen mahasiswa membayar UKT pada kelompok terendah, yakni Rp500 ribu hingga Rp1 juta per semester. Selain itu, sekitar 30 persen mahasiswa berada pada Kelompok UKT III.

Universitas itu juga membebaskan biaya UKT bagi 690 mahasiswa, termasuk 13 mahasiswa Program Studi Kedokteran. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa akses ke program studi dengan biaya pendidikan relatif tinggi tetap dapat dinikmati mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Di luar perguruan tinggi, pemerintah juga menyoroti kontribusi sejumlah pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa. Berbagai skema bantuan yang dijalankan di sejumlah daerah dinilai menjadi pelengkap upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi.

Kementerian menilai kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, alumni, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memperkecil hambatan ekonomi yang masih dihadapi sebagian calon mahasiswa.

Menurut Brian, pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan nasional. Karena itu, pemerintah akan terus mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru, termasuk mengumpulkan data dari PTN mengenai penyebab calon mahasiswa tidak melakukan registrasi ulang.

Informasi tersebut akan digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, mulai dari mekanisme penerimaan mahasiswa baru, peningkatan layanan informasi kepada calon mahasiswa, hingga penguatan berbagai skema afirmasi dan bantuan pendidikan agar lebih tepat sasaran.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak lulusan sekolah menengah yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi berdasarkan kemampuan akademik dan potensi yang dimiliki, tanpa terhambat oleh kondisi ekonomi keluarga. (***)