Mengapa MBG Rentan Korupsi? Guru Besar UGM Menilai Desain Program Buka Celah Korupsi

YOGYAKARTA, bungopos.com  — Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu kebijakan sosial terbesar Indonesia, memasuki fase paling menentukan sejak diluncurkan. Di tengah dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah mulai mengubah arah kebijakan dengan memprioritaskan ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah itu diambil setelah gelombang kritik menilai program bernilai besar tersebut belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Namun, bagi sejumlah pakar, persoalan yang dihadapi MBG jauh lebih mendasar dibanding sekadar dugaan penyimpangan anggaran. Mereka menilai tantangan terbesar justru terletak pada desain program yang dinilai terlalu ambisius, sementara kesiapan sistem pendukung belum memadai.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof. Sri Raharjo, mengatakan masyarakat selama ini kerap menyamakan MBG dengan program percepatan penurunan stunting. Padahal, menurutnya, kedua program tersebut memiliki tujuan yang berbeda.

"MBG itu sebetulnya untuk meningkatkan status gizi. Sering dipersepsikan sama dengan mengatasi stunting, padahal mestinya urusannya beda," ujar Sri, Selasa (30/6).

Menurut Sri, Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman hampir satu dekade menjalankan program percepatan penurunan stunting yang melibatkan berbagai kementerian secara terpadu. Pengalaman tersebut, katanya, seharusnya menjadi fondasi dalam merancang MBG, bukan memulai sistem baru tanpa menjadikan praktik yang telah terbukti sebagai acuan.

Ia menilai kelemahan paling mendasar MBG adalah penentuan sasaran penerima manfaat yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan.

"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, mestinya yang menerima MBG adalah mereka yang memang status gizinya kurang atau berada di kelompok marginal," katanya.

Sri juga menyoroti target pemerintah yang ingin menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat dalam waktu singkat. Ambisi tersebut, menurutnya, membuat berbagai aspek penting—mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga sistem keamanan pangan—belum siap ketika program mulai berjalan.

Kondisi itu, kata dia, tercermin dari munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang kemudian diikuti pembenahan standar sanitasi dan higiene.

"Targetnya memang demikian ambisius, tidak memedulikan proses atau kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan itu."

Ia menggambarkan pendekatan tersebut dengan kalimat yang ringkas namun tajam: "Too much, too soon."

Di tengah evaluasi pelaksanaan program, dugaan korupsi dalam tata kelola MBG semakin memperkuat kekhawatiran mengenai efektivitas sistem yang dibangun. Menurut Sri, peluang penyimpangan tidak hanya dipengaruhi oleh individu yang menjalankan program, tetapi juga oleh desain kelembagaan yang terlalu kompleks.

MBG melibatkan berbagai lapisan birokrasi, mulai dari Badan Gizi Nasional, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan, hingga berbagai mitra pelaksana. Semakin panjang rantai pengelolaan, semakin besar pula tantangan pengawasan yang harus dihadapi.

"Korupsi itu dipengaruhi oleh pelakunya atau orangnya, tapi bisa juga peluang korupsi itu dibuat karena desain dari program ini," ujarnya.

Menurut Sri, struktur yang panjang berpotensi membuka ruang bagi praktik rente maupun kickback apabila mekanisme pengawasan tidak berjalan secara efektif. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan mekanisme yang lebih sederhana dengan memanfaatkan kantin atau dapur sekolah yang telah tersedia sehingga rantai birokrasi dapat dipersingkat dan penggunaan anggaran menjadi lebih transparan.

Selain tata kelola, Sri menekankan pentingnya membangun evaluasi berbasis data. Jika tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi masyarakat, pemerintah harus memiliki data awal (baseline) mengenai kondisi gizi penerima manfaat sebelum program dimulai.

"Kalau tujuannya meningkatkan status gizi, kondisi penerima manfaat harus diukur lebih dulu sebagai baseline. Dengan begitu, keberhasilan program bisa dievaluasi setelah berjalan," katanya.

Pendekatan berbasis data, menurutnya, akan memungkinkan pemerintah mengidentifikasi daerah yang berhasil maupun wilayah yang masih memerlukan perbaikan sehingga kebijakan dapat disempurnakan berdasarkan bukti, bukan sekadar target administratif.

Di tengah pembenahan yang kini dilakukan pemerintah, refocusing penerima manfaat menunjukkan adanya upaya mengarahkan kembali MBG kepada kelompok yang paling rentan. Namun, sejumlah pakar menilai keberhasilan program ini tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran ataupun banyaknya paket makanan yang dibagikan.

Keberhasilan sesungguhnya akan diukur dari seberapa besar MBG mampu memperbaiki status gizi masyarakat, menjangkau mereka yang paling membutuhkan, serta membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tahan terhadap praktik korupsi. Bagi Indonesia, tantangannya bukan sekadar menyediakan makanan bergizi bagi jutaan warga, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan generasi yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. (***)