Kampus Diminta Terlibat di MBG, Pengamat Soroti Risiko Hilangnya Independensi Akademisi

YOGYAKARTA, bungopos.com - Wacana keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemerintah kembali menjadi perhatian publik setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menyebut kampus perlu terlibat aktif dalam pelaksanaan program nasional, termasuk pendirian dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan perguruan tinggi.

Gagasan tersebut memunculkan berbagai respons dari kalangan akademisi. Sebagian menilai sinergi kampus dengan program pemerintah memang penting untuk memperkuat kontribusi nyata dunia pendidikan terhadap masyarakat. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perguruan tinggi dapat bergeser dari fungsi utamanya sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu suara kritis datang dari dosen Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Dr. Subarsono, M.Si., M.A. Menurutnya, perguruan tinggi perlu tetap menjaga fokus pada pengembangan kualitas akademik dan penguatan Tridharma Perguruan Tinggi.

“Perguruan tinggi tidak sepantasnya membuka SPPG karena tidak ada kaitannya dengan visi, misi, dan Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya, Selasa (12/5).

Ia menilai pengelolaan dapur MBG dalam skala besar berpotensi menyedot energi dan sumber daya internal kampus. Mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, pengelolaan listrik dan air, hingga sistem pengolahan limbah dan pengawasan kesehatan dinilai membutuhkan perhatian serius yang dapat mengganggu fokus utama institusi pendidikan tinggi.

Menurut Subarsono, perguruan tinggi seharusnya tetap menjadi ruang lahirnya gagasan, kritik, inovasi, dan solusi kebijakan, bukan terjebak terlalu jauh dalam urusan teknis operasional program pemerintah. Ia mengingatkan bahwa independensi akademik merupakan kekuatan utama kampus yang harus dijaga.

“Bagaimana bisa bersuara kritis dan lantang, kalau perguruan tinggi terlibat dan ikut menikmati benefit implementasi MBG yang saat ini penuh dengan persoalan dan menyedot APBN yang luar biasa banyaknya,” tegasnya.

Pandangan tersebut menjadi pengingat penting bahwa kampus memiliki peran strategis sebagai penjaga nalar kritis bangsa. Dalam sejarah perjalanan demokrasi Indonesia, perguruan tinggi selalu hadir sebagai ruang intelektual yang mampu memberikan masukan objektif terhadap berbagai kebijakan negara. Karena itu, independensi akademik dinilai tidak boleh melemah akibat kedekatan yang terlalu jauh dengan proyek-proyek operasional pemerintah.

Di sisi lain, diskusi mengenai program MBG juga membuka ruang refleksi baru tentang bagaimana bentuk keterlibatan ideal perguruan tinggi dalam pembangunan nasional. Banyak pihak menilai kampus tetap dapat berkontribusi melalui riset gizi, inovasi pangan, kajian kebijakan publik, pengawasan mutu, hingga edukasi masyarakat tanpa harus menjadi operator langsung program.

Dengan demikian, kampus tetap mampu menjalankan fungsi pengabdian kepada masyarakat sekaligus menjaga marwah akademik sebagai institusi yang independen dan objektif.

Subarsono juga mengingatkan adanya risiko hukum dan sosial yang mungkin muncul apabila terjadi persoalan di lapangan, seperti kasus keracunan makanan atau masalah tata kelola program. Menurutnya, menjaga posisi kampus di luar pusaran operasional program merupakan langkah rasional demi mempertahankan integritas institusi pendidikan tinggi.

“Kampus harus tetap mengambil posisi di luar program MBG merupakan pilihan yang rasional guna menjaga marwah universitas agar tidak tergelincir pada pusaran isu yang kontroversial saat ini,” tutupnya.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan benteng moral dan intelektual bangsa. Di tengah derasnya arus kebijakan dan dinamika politik, kampus diharapkan tetap berdiri tegak sebagai ruang kebebasan berpikir, tempat lahirnya kritik yang konstruktif, serta pusat lahirnya solusi bagi masa depan Indonesia. (***)