Indonesia Terancam Kelangkaan Telur, Kadin Minta Dibuka Kran Impor, Ini Kata Pengamat

YOGYAKARTA, bungopos.com - Perdebatan mengenai usulan pembukaan izin bagi investor asing pada subsektor ayam petelur oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengemuka di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana ini patut disikapi secara jernih dan berbasis data, karena menyangkut sektor pangan strategis yang secara langsung memengaruhi hajat hidup peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan data, produksi telur ayam nasional tahun 2024 mencapai sekitar 6,34 juta ton dan meningkat pada tahun 2025 menjadi lebih dari 6,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan konsumsi nasional berkisar 6,22 juta ton artinya Indonesia tidak sedang mengalami kelangkaan pasokan tetapi dalam kondisi surplus struktural.

Guru Besar UGM sekaligus Dekan Fakultas Peternakan Prof. Ir. Budi Guntoro, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng., menyampaikan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus produksi telur ayam sehingga wacana masuknya investor asing akan berisiko dan berdampak pada peternak lokal. Sebab, tantangan utama subsektor ayam petelur terletak pada ketimpangan struktur pasar, volatilitas harga di tingkat produsen, tingginya biaya produksi yang tidak selalu diimbangi harga jual, serta lemahnya posisi tawar peternakan rakyat dalam rantai nilai.

Budi mengatakan peternakan rakyat skala kecil dan menengah merupakan tulang punggung produksi telur nasional yang memiliki nilai ekonomi sekaligus sosial. Peternakan rakyat menyerap tenaga kerja, menggerakkan ekonomi lokal, dan menjaga distribusi produksi agar tidak terpusat pada segelintir pelaku usaha besar.

“Subsektor ayam petelur bukan semata arena bisnis, melainkan bagian dari ekosistem pembangunan wilayah. Oleh karena itu, masuknya investor asing perlu dicermati dengan sangat hati-hati,” katanya, Selasa (38/4).

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa kebutuhan telur untuk MBG relatif kecil. Dengan estimasi sekitar 700 juta butir per tahun setara dengan kurang lebih 42 ribu ton, sehingga hanya sekitar 0,6-0,7 persen dari total produksi telur nasional. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak memerlukan penambahan kapasitas produksi nasional melainkan mekanisme penyerapan dan distribusi yang lebih efektif.

Bagi Budi, program MBG berpeluang menjadi instrumen negara untuk menyerap surplus produksi, menstabilkan harga telur, dan memberi kepastian pasar bagi peternak rakyat. Melalui kontrak pembelian jangka menengah, penguatan koperasi atau klaster peternak, serta dukungan logistik regional, kebutuhan MBG dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi domestik yang sudah ada. “Langkah ini tidak hanya efisien secara ekonomi tetapi juga konsisten dengan tujuan pemerataan,” ucapnya.

Budi menuturkan apabila adanya program MBG justru menjadi pintu masuk modal asing, maka orientasi program berisiko bergeser. Dari instrumen penguatan ekonomi rakyat menjadi sekadar mekanisme penyaluran kontrak kepada pelaku bermodal besar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerus kemandirian sektor pangan strategis dan melemahkan posisi produsen domestik. “Dalam konteks ayam petelur, Indonesia sejatinya telah memiliki kapasitas produksi dan sumber daya manusia yang memadai. Tantangan ke depan bukanlah menambah pelaku baru, melainkan menata ulang kebijakan agar lebih berpihak pada struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan,” tuturnya. (***)