Merajut Birokrasi Bersih Lewat Meritokrasi, Wakil Bupati Bungo Hadiri Forum Regional VII BKN di Palembang

MUARA BUNGO, bungopos.com - Suasana hangat dan penuh semangat terasa di Ballroom Novotel Palembang Hotel & Residence pada Rabu (10/09/2025). Di ruangan yang dipenuhi para kepala daerah, pejabat pemerintah, hingga perwakilan instansi se-Sumatera, satu semangat yang sama digaungkan: membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berkeadilan lewat penerapan sistem merit.

Wakil Bupati Bungo, Tri Wahyu Hidayat, hadir di tengah-tengah forum tersebut. Dengan wajah serius namun ramah, ia menyimak berbagai paparan mengenai pentingnya meritokrasi dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Baginya, pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang untuk menyamakan langkah menuju birokrasi yang lebih baik.

“Meritokrasi adalah kunci agar birokrasi berjalan sesuai jalur, bebas dari intervensi, dan mengutamakan kualitas,” demikian pandangan yang tercermin dari kehadiran Tri Wahyu Hidayat.

Forum yang diinisiasi Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini memang bertujuan besar: memastikan sistem merit bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar diterapkan di seluruh daerah. Sistem ini mengedepankan prinsip bahwa jabatan ASN seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja terbaik, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan lain.

Di antara rangkaian acara, suasana diskusi dan tukar gagasan berjalan hangat. Para peserta yang datang dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Sumatera saling berbagi pengalaman bagaimana tantangan membangun sistem merit di daerah masing-masing. Ada yang berbicara soal keterbatasan sumber daya, ada pula yang menekankan perlunya komitmen pimpinan daerah.

Bagi Kabupaten Bungo, kehadiran Tri Wahyu Hidayat di forum ini sekaligus menjadi bentuk komitmen untuk membawa semangat meritokrasi pulang ke daerah. “Kita ingin memastikan bahwa ASN di Bungo benar-benar bekerja sesuai kapasitasnya, sehingga pelayanan publik bisa semakin profesional dan transparan,” ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Hari itu, Palembang menjadi titik temu harapan bersama. Para pemimpin daerah dan pejabat instansi se-Sumatera kembali diingatkan bahwa masa depan birokrasi Indonesia ditentukan oleh keberanian mereka menegakkan prinsip meritokrasi. Dan dari ruang itu, tekad untuk membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel kian kuat mengakar. (***)